Mataram (ANTARA) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan workshop untuk memperkuat pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berkelanjutan di Lombok Timur.
"Dana Desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat kepada desa," kata Plt Kepala Perwakilan BPKP NTB Mudzakir di Lombok Timur, Kamis.
Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Desa (Kemendes) PDTT.
"Kegiatan ini untuk pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang akuntabel," katanya.
Baca juga: BPKP NTB mengevaluasi pengelolaan keuangan desa di Lombok Tengah
Ia mengatakan peran BPKP dalam melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa program-program pemerintah yang telah diamanatkan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat pada masyarakat.
"Selain itu, penting dan perlunya sinergi kolaborasi pengawasan intern pusat, daerah dan desa," katanya
Oleh karena itu, BPKP hadir dengan aplikasi Siswaskeudes, dimana aplikasi ini didesain untuk membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dalam melakukan pengawasan dana desa mulai dari perencanaan audit berbasis risiko, pengujian bukti audit, mendokumentasikan aktivitas audit, sampai dengan penyusunan laporan audit.
“Dengan adanya instrumen pengawasan, aktivitas dan hasil pengawasan kolaboratif akan dapat menciptakan rekomendasi strategis peningkatan kemajuan dan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Baca juga: Inspektorat Lombok Tengah menggelar pengawasan keuangan desa dan kelurahan
Sementara itu, Pj Sekda Lombok Timur Hasni memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada perwakilan BPKP NTB yang telah menginisiasi kegiatan ini dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan tata kelola desa secara transparan dan akuntabel.
“Perubahan status desa menjadi mandiri insya Allah, setiap tahun akan kami upayakan melalui koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah pusat hingga desa," katanya.
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi (PKEI) Kemendes PDTT, Widarjanto mengatakan pengembangan ekonomi desa melalui peningkatan peran BUMDesa harus dimaksimalkan.
Paradigma baru pembangunan ekonomi desa dan masyarakat desa, yaitu dengan optimalisasi BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama sebagai agen perekonomian di desa.
"Pemanfaatan dana desa mampu menurunkan pengangguran di desa, karena dana desa juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga desa," katanya.
Baca juga: BPKP NTB mendukung penguatan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel
Baca juga: Pemerintah desa kelola keuangan harus secara transparan
