Lombok Timur (ANTARA) - Anggota DPRD Lombok Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saeful Bahri menyoroti berbagai permasalahan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.
“Jangan sampai ini hanya bagus di atas kertas, tapi masyarakat tidak merasakan hasilnya,” ujar Saeful Bahri dalam keterangannya di Lombok Timur, Sabtu.
Pernyataan tersebut juga disampaikan Saeful dalam Rapat Paripurna IX Masa Sidang II di DPRD Lombok Timur pada Kamis (27/2).
Saeful mengungkap sederet tantangan besar yang harus segera diselesaikan oleh Bupati baru mulai dari proyek pembangunan yang belum dirasakan masyarakat, kelangkaan pupuk yang terus terjadi, hingga BUMD yang merugi sejak bertahun-tahun.
Salah satu sorotan utama DPRD adalah proyek pembangunan yang belum optimal, meski realisasi belanja daerah sudah mencapai 94,30 persen. Mereka mengapresiasi capaian beberapa indikator pembangunan yang melampaui target, namun tetap mempertanyakan manfaatnya bagi masyarakat.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Lombok Timur bijak alokasikan anggaran bansos
Ia meminta bupati baru melakukan evaluasi menyeluruh agar perencanaan pembangunan benar-benar membawa perubahan nyata.
Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk masih menjadi masalah yang berulang. Perubahan kebijakan subsidi dari pemerintah pusat menyebabkan distribusi pupuk di daerah semakin rumit. DPRD mendesak pemerintah daerah lebih sigap dalam menghadapi situasi ini agar petani tidak terus dirugikan.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). PD Selaparang Energi dan PD Agro Selaparang terus mengalami kerugian sejak 2019. Bukannya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, perusahaan ini justru menjadi beban APBD.
“Kalau terus merugi dan tidak ada perbaikan, lebih baik dibubarkan atau di-merger saja. Jangan sampai uang daerah terus terbuang tanpa ada manfaat bagi masyarakat,” tegas Saepul.
Baca juga: Legislator minta BNN sosialisasikan bahaya narkoba di Lombok Timur
Selain itu, DPRD menyoroti lemahnya sistem pendataan dan pengelolaan pajak daerah. Banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu memaksimalkan potensi penerimaan karena keterbatasan teknis dan regulasi yang belum memadai.
Dengan berbagai persoalan yang dihadapi Lombok Timur, DPRD berharap Bupati baru mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang lebih konkret dan tepat sasaran.
Baca juga: Legislator minta Dinas Pertanian Lombok Timur tingkatkan pengawasan pupuk
