Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Laksdya TNI (Purn) Dr Didit Herdiawan bersama para Dewan Pakar Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Barat dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menggelar diskusi strategis guna mengelaborasi potensi agromaritim sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.
Diskusi yang berlangsung di Mataram tersebut mengangkat tema “Penguatan Sektor Agromaritim untuk Ketahanan Pangan”. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD HKTI NTB H Willgo Zainar, serta 14 orang Dewan Pakar HKTI Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan akademisi Universitas Mataram dari berbagai bidang keilmuan, seperti pertanian, kelautan dan perikanan, kedokteran, serta pendidikan.
Dalam sambutannya, Wamen KP menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan diskusi tersebut yang menurutnya sangat relevan dengan visi Presiden Prabowo dalam pembangunan kelautan dan perikanan nasional serta kedaulatan pangan.
"Alhamdulillah, lewat pertemuan ini saya bisa mendengarkan masukan-masukan dari para Dewan Pakar HKTI NTB dan sekaligus melihat kiprahnya ke depan, yang tentunya berkaitan erat dengan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan," katanya.
Baca juga: Gubernur Iqbal: RPJMD 2025-2029 peta jalan NTB makmur mendunia
Dalam kesempatan itu, Didit memaparkan lima pilar utama kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut biru menjadi sekitar 30 persen dari wilayah laut nasional, dengan dukungan regulasi dari pemerintah pusat hingga daerah. Kedua, menerapkan penangkapan ikan laut yang terukur, demi menjaga kelestarian ekosistem laut.
Ketiga, mendorong pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan di laut, pesisir dan darat. Keempat, memperkuat pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, melaksanakan gerakan pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi aktif para nelayan.
Ketua DPD HKTI NTB, H Willgo Zainar juga menegaskan, bahwa NTB sebagai provinsi kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan dapat menjadi modal utama dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, memberantas stunting, memperkuat ketahanan pangan, hingga meningkatkan daya saing bangsa.
"Jika kita berhasil mengoptimalkan pengelolaan ekonomi biru, baik melalui perikanan budidaya maupun tangkap, serta pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, udang vaname, kepiting, lobster, dan beragam jenis ikan serta kerang-kerangan, maka kita bisa menyediakan sumber pangan bergizi tinggi yang berkelanjutan dan menjadi sumber pendapatan masyarakat yang terus tumbuh," ucap Willgo.
Baca juga: Gubernur Iqbal sebut visi NTB Makmur Mendunia sejalan dengan nasional
Untuk itu, kata Willgo, gagasan diskusi ini dilandasi oleh pentingnya sinergi antara pemangku kepentingan, khususnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi yang memiliki kompetensi dalam pengembangan ekonomi biru.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya memaparkan tiga program prioritas Pemerintah Provinsi NTB saat ini, yakni pemberantasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi wisata kelas dunia.
Ia menilai bahwa seluruh program tersebut dapat dijalankan secara efektif dengan memanfaatkan potensi sektor agromaritim yang berbasis pada ekonomi biru.
"Ketiga prioritas tersebut akan dapat dijawab jika kita mampu mengoptimalkan pengelolaan ekonomi biru sebagai penopang utama perekonomian daerah. Potensi ini luar biasa dan masih terbuka luas untuk dikembangkan," katanya.
Baca juga: Gubernur NTB Iqbal siap geser program demi efisiensi anggaran
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar HKTI NTB Prof Muhamad Ali yang bertindak sebagai moderator diskusi menegaskan kesiapan Universitas Mataram untuk menjadi pusat inovasi sekaligus motor transformasi dalam pengembangan ekonomi biru di NTB.
"Unram siap menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi dan transfer pengetahuan agar program-program penguatan sektor agromaritim ini benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Pakar HKTI NTB Prof Sitti Hilyana juga mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam sektor agromaritim, mulai dari hasil laut hingga potensi pengembangan wilayah pesisir.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat kerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan kebijakan berbasis data dan riset ilmiah.
Baca juga: Wagub Dinda ajak jajaran sukseskan NTB Makmur Mendunia
Baca juga: Ketua DPRD optimis Iqbal-Dinda wujudkan visi NTB Makmur Mendunia
