Dompu (ANTARA) - Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Arif Hidayatullah, membantah tudingan Ketua DPRD, Muttakun, yang menilai dirinya abai dalam merawat fasilitas kantor dewan.
Ia menegaskan, kondisi gedung dan sarana pendukung yang dinilai kumuh lebih disebabkan minimnya alokasi anggaran perawatan pada tahun anggaran 2025.
"Kami heran sampai disebut tidak peduli, padahal semua agenda dewan berjalan lancar tanpa ada yang tertinggal, bahkan intensitasnya lebih tinggi dibanding periode sebelumnya," katanya kepada ANTARA di Dompu, Jumat.
Arif menjelaskan, sejumlah fasilitas kantor yang kumuh, WC tidak terawat, hingga sarana rusak bukan akibat kelalaian, melainkan karena terbatasnya pos pemeliharaan.
"Bisa dicek langsung di DPA APBD 2025, nominalnya sangat kecil. Hampir semua yang kami usulkan dicoret saat pembahasan 2024, termasuk biaya perawatan WC per unit sekitar Rp6 juta," ujarnya.
Baca juga: Ketua DPRD Dompu akui kantor tak terawat dan kumuh, tuding Sekwan abai
Ia menyebutkan, total anggaran Sekretariat DPRD tahun 2025 sebesar Rp26,003 miliar, dengan rincian sekitar Rp14 miliar untuk gaji dewan, gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai (TPP), serta perjalanan dinas. Sisanya Rp12 miliar digunakan untuk belanja dan operasional kantor.
"Jadi memang sangat minim biaya perawatan tahun ini. Namun akan kami usulkan kembali dalam APBD perubahan, semoga tidak dicoret lagi," tambahnya.
Pria yang juga menjabat Ketua APDESI NTB tersebut juga membantah, tudingan bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung sejak 2022.
"Ini perlu diluruskan, saya dilantik sebagai Sekretaris DPRD pada November 2023, sementara beliau baru menjabat ketua pada Desember 2024, sebelumnya sebagai ketua komisi," tegasnya.
Baca juga: Kantor DPRD Dompu kumuh, jorok dan tak terawat
Hal senada disampaikan Kabag Umum Sekretariat DPRD Dompu, Suharni. Ia mengungkap biaya perawatan kantor yang sangat minim tidak sebanding dengan kebutuhan riil.
"Kalau tidak salah di bawah Rp10 juta, padahal WC saja ada 12 unit, belum lagi fasilitas ruangan lainnya," katanya.
Arif menambahkan, kondisi WC yang sempat menjadi sorotan memburuk dalam beberapa pekan terakhir karena pipa bocor dan saluran tersumbat. Namun, kata dia, perbaikan dan pembersihan telah dilakukan menggunakan dana swadaya internal.
Baca juga: Ada honorer 'siluman' lolos seleksi PPPK Dompu, DPRD angkat bicara
Menurutnya, kerusakan lain seperti meja, kursi, kaca jendela, pintu, hingga kondisi ruangan yang berantakan sebagian besar akibat aksi anarkis demonstrasi dan kegiatan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
"Situasi ini diperparah dengan ketiadaan tenaga honorer cleaning service sejak diberlakukannya aturan penghapusan non-ASN," ujarnya.
Ia juga menegaskan, tudingan Ketua DPRD bahwa sekretariat tidak peduli terhadap kebersihan kantor tidak benar.
"Justru karena kami peduli, beberapa pegawai sampai membawa perlengkapan kebersihan dari rumah demi menjaga marwah lembaga ini," pungkasnya.
