Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di kota itu segera memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan untuk melindungi konsumen dari risiko masalah kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram Emirald Isfihan di Mataram, Senin, mengatakan SLHS ditargetkan harus diperoleh paling lambat Oktober 2025.
"Bulan Oktober 2025, semua dapur MBG harus sudah memiliki SLHS. Jika tidak, dapur MBG tersebut akan ditutup oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.
Hal itu disampaikan usai melakukan Zoom meeting dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Program MBG, agar pangan yang disajikan melalui menu MBG aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar baku mutu dan persyaratan kesehatan.
Baca juga: Mataram usulkan empat lokasi pembangunan dapur MBG
Berdasarkan data Dinkes Kota Mataram terakhir, katanya, saat ini dapur MBG di Kota Mataram terdapat di 13 lokasi dan hanya lima dapur MBG yang memiliki SLHS. Namun informasi terkini jumlah dapur MBG di Mataram sudah tercatat di 26 lokasi.
"Jadi kami belum cek kembali, berapa yang belum memiliki SLHS," katanya.
Terkait dengan itu, lanjutnya, sebagai upaya percepatan penerbitan SLHS pihaknya meminta kepala dapur MBG proaktif mengajukan permohonan penerbitan SLHS.
Hal tersebut juga sudah disampaikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG di masing-masing dapur yang sudah ada dalam satu grup WhatsApp (WA).
Baca juga: Dua dapur MBG di Mataram beroperasi 5 Mei 2025
Ketika sudah ada pengajuan penerbitan SLHS, lanjutnya, tim Dinkes akan turun untuk melakukan pengecekan langsung sesuai dengan standar SLHS yang berlaku.
"Kepemilikan SLHS ini merupakan syarat wajib yang harus dimiliki pelaku usaha mikro kecil menengah, restoran, hotel, hingga katering," katanya.
Di sisi lain, sebagai tindak lanjut dari Zoom meeting tersebut, kata Emirald, Pemkot Mataram akan mengumpulkan kepala dapur MGB se-Kota Mataram guna memudahkan komunikasi dan pengawasan terhadap operasional dan pendistribusian MBG.
Selain itu upaya pengecekan makanan di masing-masing sekolah dapat melibatkan petugas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan itu akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.
"Untuk pengawasan, tidak bisa diserahkan sepenuhnya di kami sebab petugas kami juga terbatas," katanya.
Baca juga: Dapur MBG siap dibangun di Mataram
Baca juga: Program MBG di Mataram tunggu kedatangan sarana masak dari BGN
Baca juga: Kodim: Satu dapur umum layani MBG untuk 3.000 anak di Mataram
