Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengusulkan anggaran sebesar Rp150 miliar untuk penanganan abrasi pantai di Kelurahan Bintaro Ampenan, Kota Mataram, ke Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Kamis, mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) kabarnya penanganan abrasi akan dilaksanakan tahun 2027.
"Anggarannya dari Kementerian PU, pelaksananya BWS karena itu proyek skala besar. Semoga rencana pelaksanaan 2027 bisa terealisasi," katanya.
Apalagi setelah terjadinya abrasi pada Kamis 30 Oktober 2025 dengan ketinggian gelombang 5-6 meter, di luar prediksi masyarakat dan aparat setempat.
Baca juga: Cegah abrasi, Tanggul ban insang siap dipasang di Pantai Ampenan Mataram
Abrasi pantai tersebut datang tiba-tiba dan menurut penjelasan warga dan lurah abrasi yang terjadi saat itu tidak seperti kejadian abrasi yang sering dialami warga karena terjadi turbulensi gelombang dengan ketinggian mencapai 5-6 meter.
Terkait dengan itu, katanya, kawasan pesisir pantai di Bintaro hingga ke Pantai Bom atau sekitar 2 kilometer harus menjadi atensi Pemerintah Kota Mataram, pemerintah provinsi, BWS, dan pemerintah pusat untuk melakukan upaya pencegahan secara permanen dan paripurna.
Selama ini, upaya penanganan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram sifatnya spot-spot yang dinilai rawan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran minimal Rp200 juta, dengan sistem pemasangan riprap dan batu boulder namun dinilai belum maksimal sehingga butuh penanganan paripurna.
"Kawan Bintrao menjadi prioritas, karena pengalaman tahun ke tahun dari 9,2 kilometer pantai di Kota Mataram, kawasan Bintaro menjadi titik paling rawan abrasi," katanya.
Baca juga: Sekitar 500 KK di Mataram terdampak abrasi pantai
Karena itu, dengan anggaran Rp150 miliar yang diusulkan ke Kementerian PU, penanganan abrasi pantai akan dilakukan dengan sistem pemecah gelombang (breakwater).
Pemecah gelombang dibangun di tengah untuk memecah gelombang sehingga tidak mengikis daratan dan kawasan perkampungan nelayan bisa aman dari abrasi pantai.
Pemecah gelombang tersebut, akan dibangun dengan tumpukan batu-batu besar dan dibuatkan trap beton agar gelombang tidak masuk ke dataran.
"Pemecah gelombang bisa juga seperti jety yang di pasang pada beberapa titik di pinggir pantai yang menjadi muara sungai," katanya.
Baca juga: Dua sampan nelayan Mataram hanyut akibat abrasi pantai
Akan tetapi, lanjut Lale, karena usulan pembangunan pemecah gelombang akan dilaksanakan tahun 2027, pihaknya kini sedang menyiapkan konsep anggaran untuk melakukan antisipasi satu tahun kekosongan pada tahun 2026.
Dinas PUPR akan coba mengusulkan kebutuhan upaya antisipasi abrasi pantai jangka pendek melalui pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
"Harapan kami, semua bisa memberikan perhatian agar ada keberpihakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Paling tidak, kami ada dana rutin untuk penanganan darurat," katanya.
Sementara, tambah Lale, untuk titik-titik rawan abrasi lainnya juga akan diusulkan seperti di Kelurahan Mapak dan Getep, Kecamatan Ampenan juga sudah coba diajukan Rp85 miliar melalui BWS.
Baca juga: Penanganan abrasi serius, Usulan Rp145 Miliar Mataram masuk ke Bappenas
Baca juga: Cegah abrasi, Pembangunan tanggul sementara di Mataram tuntas
