Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan sungai yang rusak pasca-banjir 6 Juli 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Jumat, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk penanganan dua sungai yang dinilai mendesak setelah terjadi banjir yakni Sungai Unus dan Sungai Ancar.
"Dari Rp25 miliar itu, Sungai Unus mendapat anggaran Rp15 miliar dan Sungai Ancar Rp10 miliar untuk kegiatan pekerjaan tahun 2026," katanya.
Ia mengatakan besarnya anggaran untuk perbaikan sungai yang rusak akibat banjir tersebut, karena selain untuk kegiatan normalisasi, juga untuk pembangunan konstruksi yakni penguatan tebing.
Baca juga: Cegah banjir ulang, Sungai di NTB mulai dinormalisasi
Akibat banjir 6 Juli 2025 sejumlah titik di aliran sungai Kota Mataram mengalami kerusakan dan longsor, begitu juga dengan saluran, drainase, dan irigasi.
Karena itu titik-titik tersebut harus segera ditangani agar sungai, saluran, drainase, dan irigasi, bisa berfungsi maksimal ketika terjadi peningkatan debit air selama musim hujan.
"Untuk penanganan fasilitas itu, saat ini kami menggunakan anggaran dari APBD Perubahan Kota Mataram sebesar Rp7 miliar," katanya.
Sementara anggaran dari BWS Rp25 miliar tersebut khusus digunakan untuk penanganan dua sungai yang sudah ditetapkan BWS yakni Sungai Ancar dan Unus, yang tidak bisa terakomodasi dengan anggaran pemerintah daerah.
Baca juga: BPBD sebut Peningkatan debit air sungai di Mataram masih aman
Panjang perbaikan, kata Lale, belum bisa disebutkan secara rinci karena pengerjaan dilakukan dengan titik-titik yang rusak dan yang dinilai rawan sebagai langkah mitigasi bencana.
"Dalam pelaksanaan, kami juga akan melihat konsep perencanaan dari BWS," katanya.
Kegiatan pengerukan dan normalisasi tentu akan dilaksanakan, terutama pada Sungai Ancar di Wilayah Kekalik, yang hampir setiap tahun juga terjadi luapan air sungai akibat tingginya sedimen.
"Selain itu kami juga meminta BWS untuk penataan di wilayah bendung agar dipermanenkan agar lebih bagus dan berfungsi maksimal," katanya.
Harapannya, penataan aliran sungai di Kota Mataram oleh BWS dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi warga yang tinggal di aliran sungai dan bisa mencegah terjadinya banjir ketika cuaca ekstrem.
Baca juga: BPBD Kota Mataram edukasi warga di sempadan sungai
Baca juga: Gubernur Iqbal minta pengusaha properti di NTB perhatikan lingkungan
