Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengingatkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat agar mewaspadai kerusakan ekologis yang mengancam keberlangsungan hidup manusia menyusul bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
"Kerusakan ekologis bisa menjadi sumber malapetaka terjadinya bencana alam seperti banjir bandang dan longsor," ujarnya dikonfirmasi di Mataram, Selasa.
Menurut dia, belajar dari banjir bandang yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang bukan hanya karena faktor alam, melainkan karena adanya faktor kerusakan lingkungan ekologis yang kronis dan struktural.
Hal ini, kata Abdul Hadi, bukan tanpa dasar, karena pegiat lingkungan mencatat soal kerusakan hutan di tiga provinsi tersebut.
"Beberapa rekan-rekan dari organisasi seperti Walhi juga memberikan catatan bahwa ada kerusakan ekologis yang kronis yang bersifat struktural, akibat hilangnya pengaman hutan secara permanen, baik itu mungkin sengaja ataupun tidak disengaja akibat pembangunan dan pembukaan hutan. Ini menjadi catatan kita dalam pemantauan kondisi yang ada," terangnya.
Baca juga: Pelajaran peran ekologis dari ekspansi jagung di Pulau Sumbawa
Oleh karena itu, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB 2 Pulau Lombok itu menegaskan, banjir dan longsor di Pulau Sumatera tersebut mengingatkan agar pemerintah daerah di NTB tetap waspada. Karena wilayah NTB termasuk daerah potensi pertumbuhan bibit siklon tropis seperti di Pulau Sumatera.
"Wilayah yang perlu waspada terhadap dampak langsung maupun tidak langsung meliputi Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta Papua Selatan dan Tengah," ujarnya.
Abdul Hadi mengajak semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga alam dan tidak melakukan perusakan lingkungan seperti pembabatan hutan secara ilegal. Karena ancaman banjir dan longsor bisa saja terjadi di mana pun dan kapan pun termasuk di NTB.
Ia juga mendesak penguatan sistem peringatan dini oleh BMKG melalui penerapan impact-based forecast yang lebih informatif, terintegrasi dengan pemerintah daerah. Diharapkan penguatan sistem BMKG bisa sampai ke tingkat desa dan disebarkan secara tepat waktu melalui seluruh kanal komunikasi publik.
"Kami juga meminta dan menuntut dilaksanakannya evaluasi nasional terhadap seluruh izin-izin pertambangan, perkebunan, dan aktivitas di kawasan hulu sungai hingga wilayah rentan bencana, disertai penegakan hukum yang tegas, pencabutan izin, dan pemulihan ekosistem secara sistematis," katanya.
Baca juga: Legislator NTB ajak pemerintah dan masyarakat bergerak selamatkan hutan Dompu-Bima
Anggota DPR RI ingatkan bahaya bencana ekologis di NTB
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) 2 Pulau Lombok, H. Abdul Hadi. ANTARA/Nur Imansyah
