Pemkot diminta tegas penataan Cakranegara

Mataram (ANTARA) - Kalangan legislator Kota Mataram, meminta Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, lebih tegas penyikapi berbagai persoalan yang dapat menghambat proses penataan kawasan bisnis Cakranegara.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiarta di Mataram, Kamis, mengatakan, untuk mewujdkan kawasan bisnis Cakranegara sesuai dengan desain yang ada, pemerintah kota juga harus memberikan "deadline" terhadap masyarakat yang terdampak.

"Penetapan 'deadline' penting agar persoalan yang timbul tidak dibiarkan berlarut-larut dan menghambat proses penataan ke depan," katanya kepada wartawan.

Beberapa persoalan yang masih menjadi kendala mewujudkan kawasan bisnis Cakranegara menjadi seperti di Malioboro Yogyakarta, yang steril dari parkir dan pedagang kaki lima (PKL) tertata rapi, adalah masih belum maksimalnya pemanfaatan kantong parkir yang telah disiapkan, akibatnya pedestrian dan bahu jalan masih digunakan sebagai tempat parkir serta lapak PKL sehingga memicu kemacetan arus lalu lintas dan semrawutnya kawasan tersebut.

Oleh karena itu, politisi dari PDI Perjuangan menilai, pemberian batas waktu bagi para juru parkir dan PKL menematuhi aturan yang telah ditetapkan dianggap penting, jika tidak maka apa yang telah diupayakan pemerintah akan terkesan sia-sia.

"Kalau sudah tertib, rapi dan nyaman, yang akan menikmati juga masyarakat sekitar terutama juru parkir dan PKL," katanya.

Di sisi lain, Sugiarta mememberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah memberikan dukungan anggaran untuk penataan kawasan bisnis Cakranegara tahun ini sebesar Rp15 miliar yang merupakan anggaran tahap kedua.

"Harapannya, pemerintah kota bisa mengawal anggaran tersebut agar apa yang menjadi tujuan utama dan komitmen bersama dalam penataan kawasan tersebut harus bisa terealisasi," katanya.

Menyikapi hal itu Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana telah memastikan dan menjamin apa yang menjadi komitmen awal terhadap penataan kawasan bisnis Cakranegara akan berjalan sesuai rencana.

"Dengan anggaran Rp15 miliar itu, kita harapkan kawasan Cakranegara bisa seperti desain yang ada, dan masyarakat harus siap untuk kebaikan bersama," katanya.

Menurutnya, dalam hal ini pemerintah kota tidak menghilangkan mata pencarian masyarakat. Akan tetapi Pemerintah kota melakukan penataan agar pelaku dan pengguna kawasan itu bisa nyaman dan aman.

Terkait dengan itu, lanjut Mohan, tim penataan kawasan Cakranegara beranggotakan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah terbentuk akan diaktifkan kembali.

"Tim inilah yang akan menyusun perencanaan terhadap penanganan serta pengawasan kawasan bisnis Cakranegara," katanya. ***1***