Mataram (ANTARA) - Laporan Pemantauan ke-21 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang langkah-langkah perdagangan G20 yang dikeluarkan pada Senin (24/6/2019) menunjukkan bahwa cakupan perdagangan langkah-langkah pembatasan impor baru yang diperkenalkan pada periode Oktober 2018 hingga Mei 2019 lebih dari 3,5 kali lipat dari rata-rata sejak Mei 2012.
Periode 2012 adalah ketika laporan dimulai termasuk angka-angka cakupan perdagangan, kata WTO dalam laporan yang dikeluarkan menjelang KTT G20 di kota Osaka, Jepang, pada 28 Juni dan 29 Juni.
Laporan tersebut menemukan bahwa cakupan perdagangan sebesar 335,9 miliar dolar AS selama periode tersebut adalah angka tertinggi kedua dalam catatan, setelah mencapai 480,9 miliar dolar AS yang dilaporkan pada periode sebelumnya.
"Laporan ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa turbulensi yang dihasilkan oleh ketegangan perdagangan saat ini terus berlanjut, dengan arus perdagangan terpukul oleh pembatasan perdagangan baru pada tingkat tinggi secara historis," komentar Direktur Jenderal WTO Roberto Azevedo.
Laporan WTO mencakup perdagangan baru dan langkah-langkah terkait perdagangan yang dilaksanakan oleh ekonomi-ekonomi G20 antara 16 Oktober 2018 hingga 15 Mei 2019.
Selama periode ini, ketegangan perdagangan terus mendominasi berita utama dan menambah ketidakpastian seputar perdagangan internasional dan ekonomi dunia, kata WTO.
"Tren stabil yang kami lihat selama hampir satu dekade sejak krisis keuangan telah digantikan dengan peningkatan tajam dalam ukuran dan skala langkah-langkah pembatasan perdagangan selama setahun terakhir," kata kepala WTO, dilansir Xinhua.
WTO mengatakan periode-periode yang disebutkan dalam laporan itu mewakili lonjakan dramatis dalam cakupan perdagangan dari langkah-langkah pembatasan impor dan mereka medorong Azevedo menyerukan ekonomi-ekonomi G20 untuk bekerja bersama secara mendesak untuk mengurangi ketegangan perdagangan.
"Temuan ini harus menjadi perhatian serius bagi seluruh komunitas internasional. Kami sangat perlu melihat kepemimpinan dari G20 untuk meredakan ketegangan perdagangan dan menindaklanjuti komitmen mereka terhadap perdagangan dan sistem perdagangan internasional berbasis aturan," kata Azevedo.
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56