Mataram (ANTARA) - Kerusakan beberapa fasilitas Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat akibat kericuhan dalam unjuk rasa yang menolak UU BHP KPK dan RUU KUHP oleh mahasiswa ditaksir hampir mencapai Rp100 juta.
Sekretaris DPRD NTB H. Mahdi di Mataram, Jumat mengakui beberapa fasilitas di areal Kantor DPRD NTB mengalami kerusakan, seperti pagar depan yang masih dalam tahap pengerjaan, kemudian kaca ruangan Ketua DPRD, pintu gerbang, pot bunga serta bola lampu tak luput dirusak akibat kericuhan antara massa dengan aparat keamanan.
"Kalau berkaitan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD tidak ada yang rusak. Semua masih dalam keadaan aman," ujarnya.
Khusus untuk pagar depan DPRD, kata Sekwan, masih dalam proses pengerjaan, karena belum serah terima dari pihak rekanan ke Sekretariat Dewan (Setwan) dan itu masuk kategori postmayor disebabkan huru-hara. Namun, itu nantinya masuk tambahan pengerjaan.
Mahdi menyebutkan kerugian dari pagar depan sekitar Rp11 jutaan. Belum dihitung kaca ruangan pimpinan DPRD yang rusak akibat lemparan batu, namun untuk kaca tersebut bisa dikerjakan secepatnya.
"Kalau dihitung total semua mulai dari pagar depan, kaca ruangan pimpinan, bola lampu dan pot bunga, kurang dari Rp100 juta," ujarnya.
Meski beberapa fasilitas Kantor DPRD mengalami kerusakan, Mahdi berharap ke depan aksi-aksi unjuk rasa hingga perusakan beberapa fasilitas tidak terulang lagi.
"Boleh sampaikan aspirasi sesuai aturan tapi jangan sampai melakukan perusakan fasilitas kantor," ucap Mahdi.
Sementara itu, terkait aktivitas pegawai, Mahdi mengatakan tetap berlangsung seperti biasa, hanya saja diakuinya sedikit terganggu akibat unjuk rasa yang berakhir ricuh. Namun pada Jumat ini, semua kegiatan dan aktivitas berjalan seperti biasa.
"Intinya dalam menyampaikan aspirasi lakukan dengan baik. Kami juga harapkan supaya aparat kepolisian lebih soft dalam menghadapi massa aksi agar tidak terjadi bentrok," katanya.
Berita Terkait
Kerusakan empat pagar DPRD NTB akibat demo BBM ditaksir Rp100 juta
Kamis, 8 September 2022 20:51
Implemenatasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB dievaluasi
Rabu, 24 April 2024 13:02
Legislator prihatin banyak pelajar di NTB tersangkut kasus hukum
Selasa, 23 April 2024 18:00
DPRD Lombok Tengah merevisi Perda Desa akomodasi perubahan UU desa
Minggu, 21 April 2024 5:54
DPRD dukung peningkatan produksi UMKM di Lombok Tengah
Jumat, 19 April 2024 12:15
Masyarakat NTB diminta waspada peredaran uang palsu jelang Lebaran
Kamis, 4 April 2024 18:49
Aluh Rusmala dilantik jadi anggota DPRD NTB gantikan almarhum Satriawandi
Selasa, 2 April 2024 15:56
DPRD Lombok Tengah usulkan 1.774 program pada Musrenbang RKPD 2025
Kamis, 28 Maret 2024 13:40