Semarang (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo yang bisa menghentikan gerakan massa di sejumlah daerah yang menolak Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono.
"Bisa dengan berbagai cara, misalnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dipermasalahkan mereka," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Sabtu pagi.
Kalau gerakan massa tidak berakhir, menurut Teguh Yuwono, berbahaya karena bisa menimbulkan banyak korban. Bahkan, tidak menutup kemungkinan ekonomi bisa hancur karena kekhawatiran dari masyarakat global.
Selanjutnya, kata alumnus Flinders University Australia itu, rupiah bisa makin terpuruk jika demo tidak segera berhenti karena menimbulkan keresahan pihak luar negeri.
Terkait dengan pelantikan pasangan calon terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, Teguh mengatakan bahwa target mereka tidak mengarah pada pembatalan pelantikan Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2019—2024.
"Mahasiswa itu rasional dan cerdas. Targetnya adalah negara yang baik dan maju," kata Teguh Yuwono yang juga Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang.
Karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusik, kemudian diikuti dengan RUU KUHP, gerakan mahasiswa ini melebar tidak hanya persoalan KPK.
"Jadi, target mereka sesungguhnya membela KPK karena lembaga antirasuah ini salah satu lembaga yang paling dipercaya masyarakat," kata Teguh.
Di lain pihak, lanjut dia, respons Presiden dan DPR dinilai tidak cukup sehingga gerakan mahasiswa terus berlanjut.
Berita Terkait
Polres Mesuji merazia kendaraan antisipasi gerakan massa ke Jakarta
Selasa, 21 Mei 2019 8:45
Kasus perusakan gerbang Kantor DPRD NTB saat demo mahasiswa naik penyidikan
Selasa, 1 Oktober 2024 16:39
Anies Baswedan soroti banyak mahasiswa jadi korban kekerasan saat demo di DPR
Sabtu, 31 Agustus 2024 18:07
Polda Metro Jaya tetapkan puluhan orang tersangka kericuhan di DPR
Sabtu, 24 Agustus 2024 2:55
Kampus bukan tempat represif sikapi pemukulan mahasiswa
Jumat, 23 Juni 2023 6:20
Polisi menahan delapan mahasiswa simpatisan KNPB saat demo di Jayapura
Sabtu, 10 Desember 2022 22:52
Pengunjuk rasa di kawasan Patung Kuda bubarkan diri
Selasa, 13 September 2022 21:19
Unjuk rasa tolak kenaikan harga BBM di Mataram berjalan aman
Senin, 5 September 2022 23:59