Kabupaten/kota diminta menyiapkan strategi optimalkan Posyandu keluarga

Mataram (ANTARA) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan strategi dalam mengoptimalkan program posyandu keluarga dan bebas sampah atau zero waste.

Wakil Gubernur menyampaikan bahwa program revitalisasi posyandu akan lebih maksimal hasilnya dengan memberdayakan dana desa.

"Kalau kita lihat sekarang anggaran itu, telah tersebar sampai ke seluruh desa, yang mana kewajiban dana desa tersebut salah satunya untuk hal yang berhubungan dengan kesehatan," ujarnya saat mempimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, dan Tim Pelaksanaan Kejiwaan Masyarakat (TPKJM) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Kota Mataram, Selasa.

Rakor tersebut juga dalam rangka pembagian peran terkait program revitalisasi posyandu dan zero waste di pemerintah provinsi (Pemprov) dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Umi Rohmi sapaan akrabnya, menambahkan Pemprov Nusa Tenggara Barat menjadikan revitalisasi posyandu sebagai salah satu program yang benar-benar diperjuangkan.

"Melalui revitalisasi ini, kita bisa menangani lingkup dusun dengan cermat, dengan detail, degan serius," ucapnya.

Ia menambahkan, melalui posyandu juga, tidak hanya permasalahan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini, tapi juga masalah sosial yang ada di masyarakat.

"Jadi yang namanya revitalisasi posyandu ini benar-benar kita revitalisasikan, kita fungsikan, berdayakan, kita anggap dia menjadi instrumen yang sangat penting lingkup dusun, mengapa ini akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa jika kita serius," jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, Umi Rohmi berharap agar setelah digelar Rakor, Pemda di 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat langsung mempersiapkan sterateginya masing-masing dalam bersama-sama mewujudkan posyandu keluarga dan zero waste di Nusa Tenggara Barat.

Rakor ini diikuti oleh Asisten Perekonomian dan Umum Setda Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan masing-masing enam orang perwakilan dari kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.