Beijing (ANTARA) - Pemerintah China pada Kamis mengatakan pihaknya menyesalkan dan menentang "tuduhan dan tindakan tidak berdasar" oleh pemerintah Australia terkait Hong Kong, dan mendesak Canberra untuk berhenti mencampuri urusan China.
"Kami mendesak pihak Australia untuk segera berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri China dengan dalih apa pun atau dengan cara apa pun. Kalau tidak, hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa selain mengangkat batu hanya untuk menimpa kaki (Australia) sendiri," kata Kedutaan Besar China di Australia dalam sebuah pernyataan tanpa menyebut nama juru bicaranya..
Pemerintah Australia pada Kamis mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong sebagai tanggapan atas undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan China di kota tersebut.
Australia juga mengumumkan langkah-langkah untuk memberikan kesempatan untuk mendapatkan izin tinggal permanen bagi sejumlah penduduk Hong Kong di negara itu.
Menanggapi hal itu, Pemerintah China memperingatkan bahwa pihaknya memiliki hak untuk mengambil tindakan lebih lanjut sebagai tanggapan terhadap Australia yang menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong.
Juru bicara kementerian luar negeri China, Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan dalam konferensi pers harian bahwa pemerintah China mendesak Australia untuk mengubah sikap dan berhenti mencampuri urusan China.
Sumber: Reuters
Berita Terkait
Jepang dan Australia luncurkan rantai pasokan hidrogen nol emisi
Sabtu, 4 Maret 2023 18:00
Indonesia dan tradisi laga pembuka Piala FIBA Asia
Selasa, 12 Juli 2022 6:25
Timnas Putri Indonesia sabet perunggu FIBA Asia 3x3
Minggu, 10 Juli 2022 21:23
Jurnalis Australia ditahan oleh China
Selasa, 1 September 2020 6:37
PM Australia : Kemungkinan besar COVID-19 bersumber dari pasar China
Selasa, 5 Mei 2020 14:07
Australia menyelidiki tuduhan upaya mata-mata China di parlemen
Senin, 25 November 2019 11:59
Australia lacak kapal perang China menuju lokasi latihan militer
Senin, 8 Juli 2019 16:06
JUbir China sebut komunike G7 campuri urusan dalam negeri mereka
Selasa, 23 April 2024 5:00