KKP memiliki dua skema wujudkan Lombok jadi pusat budi daya lobster

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki dua skema untuk mewujudkan Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi pusat budi daya lobster guna mengoptimalkan potensi budi daya perikanan, khususnya untuk komoditas lobster, di daerah tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, saat bertemu Gubernur NTB Zulkieflimansyah di Kantor KKP, Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa KKP memiliki dua skema program untuk mewujudkan Lombok sebagai pusat budi daya lobster nasional, yakni melalui program lobster estate dan kampung budi daya lobster.

Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa Tim KKP saat ini juga sudah berada di Pulau Seribu Masjid untuk melakukan survei sekaligus mengumpulkan data pendukung dalam menentukan program yang akan dipilih nantinya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merencanakan daerah itu menjadi pusat budi daya lobster nasional saat mengunjungi Pulau Lombok pada Maret 2021.

Sedangkan pertemuan Menteri Trenggono dengan Gubernur NTB Zulkieflimansyah pada Kamis (27/5) membahas hal-hal strategis maupun teknis dalam rangka mewujudkan Lombok sebagai pusat budi daya lobster nasional.

"Kenapa kita kembangkan di sana? Yang pertama NTB secara infrastruktur dan sumber daya manusia sudah memenuhi syarat, tinggal kita perkuat," ujar Trenggono.

Sepanjang tahun lalu berdasarkan data Pemprov NTB, produktivitas budi daya di kampung lobster Lombok Timur mencapai 82.568 kilogram atau setara Rp41,28 miliar. Sedangkan jumlah pembudi daya sekitar 147 kelompok dengan total keramba jaring apung lebih dari 8.400 lubang.

Trenggono menegaskan, pelaksanaan program pengembangan harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru, sehingga produktivitas tambak-tambak budi daya lobster tidak mengancam kelestarian laut Lombok yang indah dan bersih.

Di samping itu, ujar dia, program pengembangan harus membawa berkah bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

"Tahun ini kita persiapan termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah bisa menetapkan lokasi dan sebagainya, pada 2022 pembangunan dimulai," katanya.

Sementara itu Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjelaskan, potensi budi daya lobster di wilayah kerjanya memang belum tergarap maksimal, karena yang baru tergarap bahkan tidak sampai 10 persen dari total ribuan hektare area potensial.

Untuk itu, Gubernur NTB yakin bahwa rencana pengembangan Lombok sebagai pusat budi daya lobster nasional akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan penghasilan masyarakat.