Mataram (ANTARA) - Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melayangkan surat panggilan untuk Wakil Bupati Lombok Utara berinisial DKF sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan proyek penambahan ruang IGD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Utara tahun anggaran 2019.
"Surat panggilan pemeriksaan yang bersangkutan (DKF) sebagai tersangka sudah disampaikan," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa.
Agendanya menyusul giat penyidik jaksa yang telah memeriksa empat tersangka lainnya dalam periode dua pekan terakhir di bulan November 2021.
Proyek penambahan ruang IGD pada RSUD Lombok Utara ini dikerjakan oleh PT Batara Guru Group. Proyeknya dikerjakan dengan nilai Rp5,1 miliar.
Dugaan korupsinya muncul usai pemerintah memutus kontrak proyek di tengah progres pengerjaan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya kerugian negara yang nilainya sekitar Rp742,75 miliar.
Modus korupsinya berkaitan dengan pekerjaan proyek yang tetap dinyatakan selesai meskipun masih ada dugaan kekurangan volume pekerjaan.
Untuk proyek ini, Kejati NTB menetapkan Wabup Lombok Utara ketika masih berperan sebagai pihak konsultan pengawas dari CV Indo Mulya Consultant.
DKF menjadi tersangka bersama Direktur RSUD Lombok Utara, berinisial SH, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek berinisial HZ, dan kuasa direktur PT Batara Guru Group, MF.
Berita Terkait
Kejati NTB: Kasus korupsi Wabup Lombok Utara berpeluang dihentikan
Selasa, 20 Desember 2022 17:14
KPK monitor penanganan korupsi Wakil Bupati terkait proyek IGD Lombok Utara
Jumat, 2 September 2022 17:44
Kejati NTB agendakan ekspose kasus IGD Lombok Utara di Kejagung
Senin, 25 Juli 2022 17:01
Kejati NTB terima hasil hitung ulang kerugian kasus IGD Lombok Utara
Jumat, 22 Juli 2022 16:57
Inspektorat NTB hitung ulang kerugian kasus korupsi IGD RSUD Lombok Utara
Senin, 27 Juni 2022 17:55
Kejati: Pemanggilan Wabup Lombok Utara tunggu hasil audit kerugian
Kamis, 12 Mei 2022 20:56
Alasan sakit, Wabup Lombok Utara tak penuhi panggilan Kejati NTB
Senin, 11 April 2022 17:40
KPK memantau Kejati NTB tangani kasus korupsi Wabup Lombok Utara
Rabu, 19 Januari 2022 16:23