Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyampaikan proyek yang sudah siap ditender untuk segera dilakukan pelelangan.
"Hal ini dilakukan agar ke depan proses tender bisa dilakukan dengan cepat dan proyek bisa dikerjakan dengan waktu lebih awal," kata Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Lombok Tengah, Edy Johannas di Praya, Senin.
Ia sangat berharap pada triwulan pertama yakni Januari-Maret 2022 sudah bisa di mulai tender terhadap masing- masing proyek yang ada di masing- masing OPD. Agar ke depan pengerjaan setiap proyek bisa dilakukan dengan maksimal.
“Proyek- proyek yang akan ditender sekarang masih tahap entri SIUP oleh semua OPD, kita berharap agar triwulan pertama bisa selesai usulan. Karena memang sebenarnya ini kita hanya menunggu OPD saja,” katanya.
Pihaknya berharap agar OPD segera mengusulkan usulan tender bagi paket yang ada di mereka, mengingat paket ini berada di masing-masing OPD. Sehingga jika OPD terlambat untuk mengusulkan proses tender, maka akan berdampak juga kedepannya terhadap waktu pengerjaan masing- masing proyek itu.
"Ke depan ketika OPD jadwalnya lambat, kita akan jemput bola untuk mempertanyakan apa yang ditunggu untuk mengajukan proses lelang," katanya.
"Karena kalau sudah ada desain dan konstruksi dan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah ada, maka dinas segera tender, tunggu apalagi," katanya.
Pihaknya menekankan agar semua paket tender selesai pada triwulan pertama ini. Agar ke depan pada triwulan selanjutnya pengerjaan bisa dilakukan. Langkah ini dilakukan agar ke depan waktu pengerjaan bisa lebih awal, agar jangan sampai terjadi permasalahan yang selama ini sering terjadi yakni keterlambatan pengerjaan akibat dari lambannya dilakukan lelang.
“Kenapa tidak dari awal mengajukan untuk tender, misalnya Januari-Februari atau triwulan pertama ini. Sehingga kita berharap semester pertama semua sudah tuntas tender dan enam bulan ke depan bisa pelaksanaan dan semakin dini kita mulai tender, maka semakin dini kita mulai hal-hal yang perlu kita antisipasi,” katanya.
Berita Terkait
Kasus penipuan ketua KPU Lombok tengah tahap penyidikan
Jumat, 15 November 2024 19:47
Lombok Tengah masuk zona hijau kepatuhan pelayanan publik
Jumat, 15 November 2024 12:39
PAD dari retribusi IMTA 2024 di Lombok Tengah sesuai target
Jumat, 15 November 2024 11:11
Pengelolaan sentra IKM di Lombok Tengah dioptimalkan
Jumat, 15 November 2024 11:07
Polisi tak temukan PMH ijazah palsu anggota DPRD Lombok Tengah
Kamis, 14 November 2024 16:02
Anggota DPRD Lombok Tengah inisial TR dilaporkan terkait ijazah palsu
Kamis, 14 November 2024 13:19
Pasar murah digelar di Lombok Tengah jaga harga bahan pokok naik
Kamis, 14 November 2024 13:12
Ada indikasi korupsi ijazah palsu anggota DPRD Lombok Tengah inisial LN
Rabu, 13 November 2024 18:10