Mataram (ANTARA) - Sekretaris daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, H Effendi Eko Saswito mengimbau jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran COVID-19 sebelum adanya kebijakan "work from home" (WFH).
"Sejauh ini, belum ada kebijakan untuk penerapan WFH. Kendati kondisi perkembangan COVID-19 di Mataram meningkat," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Senin.
Pernyataan itu dikatakan Sekda menyikapi data Dinas Kesehatan Kota Mataram sejak 1 Januari- Senin (7/2) tercatat kasus aktif positif COVID-19 sebanyak 248 orang. Dari jumlah itu 44 pasien dirawat di sejumlah rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi mandiri.
Kendati kebijakan WFH belum diterapkan, lanjut Sekda, namun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) sudah diminta agar tetap mengingatkan pegawainya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) di lingkungan kerja masing-masing.
"Belum adanya kebijakan WFH bukan berarti kondisi ini belum urgen, tetapi kita liat dulu penularan COVID-19 menyasar kelompok mana saja," katanya.
Sehubungan dengan itu, Satgas COVID-19 Kota Mataram saat ini terus bekerja melakukan verifikasi terhadap persoalan itu, termasuk dengan sinkronisasi data masyarakat yang terpapar COVID-19 dengan berbagai pihak terkait.
Selanjutnya, Satgas COVID-19 juga diminta segera koordinasikan masalah potensi penularan COVID-19, baik dengan pihak rumah sakit, Dinas Kesehatan maupun tim satgas lain yakni dari TNI/Polri.
"Hasil itulah nanti akan diajukan ke Wali Kota Mataram, sebagai bahan pertimbangan untuk persoalan itu (apakah ada kebijakan WFH-red)," katanya.
Sekda Mataram mengimbau ASN waspada COVID-19 sebelum kebijakan WFH
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram H Effendi Eko Saswito. (ANTARA/Nirkomala)
