Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Kajian G20 FISIP Universitas Katolik Parahyangan Yulius Purwadi Hermawan mengapresiasi pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menindaklanjuti hasil KTT G20.
Menurut Purwadi, umumnya KTT G20 dilalui dengan proses negosiasi panjang, dideklarasikan dan kemudian “dilupakan”.
“Ini penyakit yang umum terjadi yang kita harus waspadai. Saya kira (satgas) ini harus diapresiasi untuk memonitor capaian yang konkret,” katanya dalam webinar “Masa Depan Investasi Berkelanjutan di Indonesia Pasca Presidensi G20” yang dipantau di Jakarta, Rabu.
Purwadi berharap agar jangan sampai terjadi egosektoral saat memperjuangkan implementasi komitmen global yang disampaikan bagi Indonesia. “Jangan sampai rebutan, dan jangan sampai blaming (saling menyalahkan),” imbuh Purwadi.
Wakil Rektor Riset dan Transfer Teknologi Binus University Tirta Nugraha Mursitama mengatakan hasil kerja keras seluruh pihak atas kesuksesan Presidensi G20 harus dikawal. “Memang PR (pekerjaan rumah) terbesar adalah mengawal Bali Leaders’ Declaration dengan proyek-proyek di dalamnya,” katanya.
Menurut Tirta, satu hal yang lebih penting adalah bagaimana menentukan ekspektasi bahwa Leaders’ Declaration bersifat tidak mengikat karena merupakan komitmen bersama. “Artinya ada proses-proses selanjutnya yang harus dikawal diantara pihak yang terlibat bahwa pencapaian target atau proyek-proyek bisa terlaksana,” katanya.
Tirta berharap keberadaan satgas tidak bersifat nasional, dan global tetapi juga perlu dilakukan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di dalam negeri. Pasalnya, capaian yang sudah disepakati harus bisa bermanfaat secara riil bagi masyarakat dan pelaku bisnis.
“Jangan terbuai dengan kesuksesan kemarin. Kita apresiasi kerja keras tapi harus berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Mengawalnya jangan hanya pemerintah saja tetapi pelaku bisnis juga harus aktif agar bisa dapat manfaatnya. Demikian pula kami di pusat studi juga harus beri masukan konstruktif agar pengawalan berjalan baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membentuk satuan tugas (task force) khusus guna menindaklanjuti kesepakatan multilateral dan bilateral yang terbentuk selama rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November 2022.
Baca juga: Menkop UKM Teten Masduki sampaikan substansi deklarasi G20 di Bali
Baca juga: PLN sebut keberhasilan di G20 karena kolaborasi semua pihak
"Ini betul-betul yang paling penting segera ditindaklanjuti dengan membentuk task force untuk menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait evaluasi pelaksanaan KTT G20 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.
Jokowi mengatakan dari pelaksanaan rangkaian KTT G20 pertengahan November 2022 lalu, terdapat 226 proyek yang bersifat multilateral dengan nilai 238 miliar dolar AS dan 140 proyek yang bersifat bilateral dengan nilai 71,4 miliar dolar AS. “Ini harus dipastikan semua proyek, program, dan inisiatif segera dapat dieksekusi dengan cepat," ucap dia.
