ULP NTB lelang 171 paket proyek pembangunan

Mataram (Antara Mataram) - Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan pelelangan sebanyak 171 paket proyek pembangunan sampai triwulan ketika 2013.
    
"Dari target 171 paket pengadaan barang dana jasa pembangunan sampai triwulan ketiga itu, sudah terealisasi sebanyak 169 paket dengan nilai pagu Rp221 miliar, sehingga masih menyisahkan dua paket lagi yang harusnya juga sudah terlelang," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin, di Mataram, Sabtu.

Amin mewakili Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, untuk memimpin rapat koordinasi dan evaluasi penyerapan dana APBD NTB 2013 sampai triwulan ketiga, yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Jumat (18/10).

Pada rapat koordinasi dan evaluasi itu, terungkap bahwa ULP Pemprov NTB menargetkan pelelangan sebanyak 171 paket proyek pengadaan barang dan jasa pembangunan, namun tidak terealisasi 100 persen karena dua paket belum terealisasi, yakni masing-masing satu paket jasa konstruksi dan pengadaan barang.

Paket pengadaan barang dan jasa itu terbagi dalam tiga kategori, yakni jasa konsultansi sebanyak 41 paket, jasa konstruksi sebanyak 70 paket, pengadaan barang sebanyak 57 paket, dan jasa lainnya sebanyak tiga paket.

"Meskipun dua paket belum terealisasi, namun dari pelelangan sebanyak 169 paket itu, terjadi efisiensi sebesar Rp21,3 miliar," ujar Amin.

Dengan demikian, dua paket yang belum terlelang sampai triwulan ketiga 2013 itu, akan dilelang pada triwulan keempat, bersama puluhan paket proyek pembangunan lainnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB mampu melakukan penghematan sebesar Rp70 miliar dalam penerapan ULP di tahun anggaran 2012 sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Tahun lalu penerapan layanan e-procurement (konsep ULP) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kami (Pemprov NTB) bisa menghemat Rp70 miliar," ujar Zainul.

ULP merupakan wadah penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai salah satu gagasan dalam membangun layanan e-procurement (e-proc) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, guna mencegah praktik KKN.

ULP Pemprov NTB dilengkapi fasilitas komputerisasi berkapasitas 1.073 Giga bite, guna mengimplementasikan layanan pengadaan barang dan jasa melalui internet.

Pengadaan ULP atau Sekretariat LPSE beserta fasilitas pendukungnya yang nilainya hampir Rp200 juta itu, merupakan bantuan Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Australia (AusAID).

Keberadaan ULP itu mempermudah masyarakat yang hendak terlibat dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, karena efektivitas waktu relatif terjamin.

Proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat, selain itu subyektifitas dalam penentuan rekanan yang selama ini terjadi, menjadi berkurang dan membuka peluang yang sama kepada semua rekanan, karena semuanya tersistem, dan tidak seorang pun yang dapat melihat naskah penawaran, termasuk panitia jika belum waktunya.

Pemprov NTB sudah menerapkan layanan e-proc sejak 2011 meskipun baru meluncurkannya secara resmi pada akhir 2012.

Peluncuran e-proc pada 17 Desember 2012 saat Pemprov NTB berusia 54 tahun itu, juga merupakan awal diberlakukannya zona integritas pada wilayah tertib administrasi yang diharapkan dapat menghasilkan wilayah bebas tindak pidana korupsi.

Saat penerapan e-proc pada Januari 2012, Pemerintah Provinsi NTB melelang sebanyak 267 paket proyek pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, atau penawaran pengadaan barang dan jasa melalui layanan elektronik, yang direspons publik, dan akan ditindaklanjuti secepatnya.

Ratusan paket proyek itu, termasuk proyek jalan dan jembatan provinsi, dan proyek pengadaan barang dan jasa strategis lainnya.

Pemprov NTB melibatkan 260 operator terdidik yang siap menjalankan sedikitnya 13 jenis aplikasi e-proc baik di Pemprov NTB maupun 10 kabupaten/kota dalam wilayah NTB, hingga dilakukan pelelangan sebanyak 267 paket proyek pengadaan barang dan jasa. (*)