Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Ruslan Abdul Gani, mengatakan bahwa pemerintah telah terjun langsung untuk memantau kondisi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak, berupa selimut, terpal, makanan siap saji dan air mineral.
"Pemerintah sangat sigap, bahkan logistik sudah didrop, berupa selimut terpal makan siap saji dan air mineral," ujarnya di Mataram, Minggu.
Baca juga: Puluhan rumah di Sumbawa terendam banjir bandang
Baca juga: 250 hektare sawah di Sumbawa terendam banjir
Selain itu, dalam rangka antisipasi logistik, pihaknya juga sudah melakukan Monev Logistik kepada seluruh BPBD kabupaten/kota se - NTB.
"Dua Minggu yang lalu sudah dilakukan drop logistik di seluruh BPBD kabupaten/kota se - NTB," ungkapnya.
Adapun upaya yang dilakukan, yakni melakukan koordinasi dengan desa dan kecamatan terdampak, memantau perkembangan kejadian bencana, melakukan pelaporan dan penyebaran informasi dan Tim BPBD Kabupaten Sumbawa melakukan monitoring dan penilaian.
"Pemprov akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar dapat terus memantau keadaan seluruh warga disana," katanya.
Sebelumnya pada Jumat (3/2) terjadi banjir di beberapa titik di Kecamatan Plampang, seperti di Desa Plampang, Dusun Sejari, Dusun Karya Mulya Dusun Karya Jaya dan Desa Sepakat.
Berita Terkait
BEI: Investor pasar modal tumbuh 20 persen di NTB
Kamis, 12 Desember 2024 14:14
Warga Dompu diminta waspadai dampak cuaca ekstrem
Kamis, 12 Desember 2024 11:33
UMK Lombok Tengah sebesar Rp2,6 juta
Kamis, 12 Desember 2024 11:29
Polda NTB diminta terapkan UU TPKS dalam kasus Agus Buntung
Kamis, 12 Desember 2024 8:53
Kemarin, polisi sita rokok ilegal, korupsi KONI Mataram hingga rekonstruksi kasus pelecehan seksual
Kamis, 12 Desember 2024 3:52
UMP NTB 2025 ditetapkan sebesar Rp2,6 juta
Kamis, 12 Desember 2024 3:34
Polisi OTT Kabid SMK Dikbud NTB terkait pungli proyek
Kamis, 12 Desember 2024 3:32
Menteri PPMI sebut 90 persen kasus PMI akibat berangkat secara ilegal
Rabu, 11 Desember 2024 19:51