Mataram (Antara Mataram) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berkenan meresmikan penggunaan kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Bali Nusa Tenggara, yang sudah dirampungkan pembangunannya di Pulau Lombok.
"Pembangunan kampus IPDN regional di Lombok sudah rampung, dan sedang dikoordinasikan dengan pihak Istana, agar dapat diresmikan oleh Bapak Presiden," kata Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Tri Budiprayitno, di Mataram, Jumat.
Ia mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menghadiri panen raya jagung yang diagendakan akhir Maret 2014, di area sentra jagung pada areal seluas 37 ribu hektare di Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Pulau Sumbawa.
Momentum kunjungan Presiden ke wilayah NTB terkait panen raya jagung itu, akan dipadukan dengan kegiatan seremonial lainnya, seperti meresmikan dimulainya pembangunan (groundbreaking) sejumlah proyek di wilayah NTB yang menggunakan dana APBN.
Proyek dimaksud antara lain "groundbreaking" kawasan pariwisata terpadu di Teluk Mekaki, Kabupaten Lombok Barat, dan Pantai Pink Tanjung Ringgit Kabupaten Lombok Timur, pembangunan jalan di Bima dengan dukungan dana Rp84 miliar.
Peresmian penggunaan kampus IPDN Regional Bali-Nusra itu juga dicantumkan dalam rangkaian kegiatan kunjungan Presiden ke NTB.
"Apakah nantinya dilakukan secara simbolis yang dipusatkan di area sentra jagung di Dompu, atau acara peresmian sejumlah proyek APBN itu di lokasi lain, itu yang sedang dikoordinasikan," ujar Tri.
Pembangunan kampus IPDN regional itu, merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melebur IPDN Jatinangor menjadi IPDN regional yang penyelenggaraannya di lima kota di Indonesia, yakni Mataram (NTB), Makasar (Sulawesi Selatan), Bukit Tinggi (Sumatera Barat), Banjar Baru (Kalimantan Selatan) dan Malang (Jawa Timur). Belakangan ditambah di Papua sehingga menjadi enam lokasi.
Kampus IPDN Regional Bali Nusra itu mulai dibangun pada 15 Desember 2011, yang dipercayakan kepada PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor pelaksana.
Pembangunan kampus IPDN di Lombok itu didukung anggaran yang bersumber dari APBN 2012 dan 2013, sebesar Rp180 miliar lebih.
Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik bangunan dan fasilitas penunjang lainnya, pada areal seluas 24,5 hektare yang disediakan pemerintah daerah.
Lokasi kampus itu merupakan bagian dari lahan seluas 73 hektare milik Pemerintah Provinsi NTB yang dulunya merupakan kawasan perkebunan inti kapas, di Desa Puyung, Kabupaten Lombok Tengah.
Terdapat 30 jenis pekerjaan dalam pembangunan kampus IPDN Regional Bali-Nusra itu. Salah satunya klinik kesehatan yang diharapkan tidak hanya melayani para praja yang berjumlah sekitar 600 orang, tetapi juga masyarakat umum.
Aktivitas perkuliahan IPDN Regional Bali-Nusra sudah dimulai sejak 21 Maret 2011, dan hingga kini masih menggunakan kampus sementara dalam kompleks Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi NTB.
NTB mengantongi surat edaran Mendagri Nomor 82.1/77/SJ-10 Januari 2011 tentang Penyelenggaraan IPDN Regional, yang akan dimulai 21 Maret 2011.
Mendagri juga menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Lokasi Pembangunan Kampus IPDN Regional NTB.
Saat ini, IPDN Lombok memiliki hampir 300 orang praja muda (tingkat pertama) dan madya (tingkat kedua), yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, atau bukan hanya putra-putri daerah NTB.
Setelah menjalani pendidikan tiga tahun dan dinyatakan lulus, maka para praja itu akan diangkat menjadi CPNS, yang penempatannya diatur oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri.
IPDN Regional di Lombok NTB itu dikelola H. Abdul Malik (mantan Sekda NTB) selaku Direktur IPDN Regional NTB, dibantu oleh tiga orang Asisten Direktur seperti DR Daniel (mantan Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah).
Sementara ini, kegiatan perkuliahan IPDN Regional NTB menggunakan dosen dari IPDN Jatinangor dan delapan orang dosen dari NTB.
Dosen dari NTB antara lain para pensiunan pejabat Pemprov NTB seperti DR Sirojul Munir (mantan Asisten Tata Praja Setda NTB), Darmadji (mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB), DR Syahrudin (Dosen Universitas Mataram). (*)
