"Pembangunan infrastruktur dan edukasi masyarakat harus berjalan sama-sama secara paralel agar penyelesaian banjir di Jakarta tidak mubazir dan bisa berjalan efektif," kata Kenneth dalam sambungan telepon di Jakarta, Rabu.
Menurut anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta itu, dalam menyelesaikan masalah banjir yang menahun di Jakarta memang mau tidak mau harus dipersiapkan skala makronya seperti normalisasi 13 sungai dan pembangunan saluran di kawasan permukiman.
Akan tetapi, pembangunan skala mikro yakni kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi kunci suksesnya penanggulangan banjir di Jakarta. "Masyarakat kan harus menyadari jangan buang sampah sembarangan. Kita bangun saluran dan rumah pompa sebanyak-banyaknya, kalau masyarakat tetap buang sampah sembarangan ujung-ujungnya nyangkut di pompa akhirnya tidak berfungsi maksimal, jadi harus kolaboratif semua terlibat," ucapnya.
Menurut Kenneth, sampai saat ini tingkat kesadaran menjaga lingkungan dari masyarakat Jakarta masih belum tinggi sehingga masih dibutuhkan usaha ekstra dan masif dalam melakukan sosialisasi.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, menurut dia, bisa melakukan hal itu dengan menginstruksikan jajarannya dari tingkat walikota sampai ke RT dan RW untuk terus bergerak dalam mensosialisasikan menjaga lingkungan termasuk memilah sampah sejak dari rumah.
Kemudian Pemprov DKI Jakarta bisa membuat formulasi terkait jadwal pemungutan sampah yang diatur berdasarkan jenis sampah yang dipilah. "Dan harus dimulai secepatnya seiring normalisasi sungai," tutur dia.
Selain itu, Kenneth juga meminta Heru Budi Hartono dan jajaran agar juga memikirkan "reward and punnishment" dalam pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. "Itu harus dipikirkan, intinya seorang gubernur harus bisa menerjemahkan sesuai dengan perkembangan zaman apa yang dibutuhkan dalam kondisi sekarang. Pemimpin harus bisa menyadari pembangunan infrastruktur bagus, tapi kan itu dalam jangka pendek, setelah itu apa? Kan manusianya yang harus diedukasi," tuturnya.
Diketahui, 13 sungai di Jakarta direncanakan akan mengalami normalisasi yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Kali Baru Barat, Mookevart, Kali Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.
Meski demikian, nampaknya normalisasi kolaborasi Pemerintah Pusat bersama Pemprov DKI akan mulai dari Sungai Ciliwung terlebih dahulu. Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menganggarkan Rp469 miliar pada 2023 untuk rencana pembebasan lahan guna mendukung normalisasi Kali Ciliwung.
Baca juga: PUPR Mataram gencarkan normalisasi sungai cegah dampak musim hujan
Baca juga: BWS normalisasi Sungai Jangkuk Mataram
Ada pun rincian pembebasan lahan itu yakni di Kelurahan Kampung Melayu dengan panjang penanganan diperkirakan mencapai sekitar 1,3 kilometer. Kemudian di Kelurahan Rawajati sekitar satu kilometer, Kelurahan Cawang sekitar 1,8 kilometer dan Kelurahan Cililitan sekitar 0,5 kilometer. Dinas SDA DKI menjelaskan rincian tersebut berdasarkan identifikasi kejadian banjir pada daerah aliran Kali Ciliwung yang perlu dilakukan pembangunan tanggul guna mencegah banjir.
Sementara itu, selama periode 2021-2022 sebanyak 324 bidang tanah sudah dibebaskan dengan total anggaran mencapai Rp425,9 miliar dengan total luas mencapai 66.515 meter persegi di enam kelurahan aliran Kali Ciliwung di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
