Kupang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Nusa Tenggara Timur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di NTT lewat pelaksanaan Pekan UMKM 2023 di Kota Kupang.
"Melalui Pekan UMKM ini kami memberikan asistensi dan pemahaman kepada para pelaku UMKM maupun calon UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan melalui KUR maupun Ultra Mikro," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo dalam kegiatan Pekan UMKM 2023 yang dipusatkan di Halaman Kantor Gubernur NTT di Kupang, Sabtu.
Pelaksanaan Pekan UMKM 2023 melibatkan puluhan pelaku UMKM yang sebelumnya juga mengikuti pelatihan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Catur mengatakan berbagai unit kerja Kementerian Keuangan yang tergabung dalam Kemenkeu Satu hadir memberikan pelayanan kepada UMKM seperti dari Bea dan Cukai yang memberikan konsultasi dan proses ekspor dan impor produk UMKM.
Kemudian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyelenggarakan platform digital untuk mendukung perluasan pemasaran produk UMKM. Sementara itu, DJPb memiliki spesialisasi di bidang pembiayaan UMKM melalui program pemberdayaan pembiayaan bagi UMKM.
Baca juga: Pemkab Lombok Tengah memfasilitasi pelaku UMKM buka usaha di WSBK 2023
Baca juga: Jatim tekankan pentingnya sinergi galakkan promosi UMKM
Selain itu, pihak Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT juga terlibat untuk mendorong transaksi UMKM secara non-tunai melalui metode Quick Response Indonesian Standard (QRIS), serta lembaga jasa keuangan dari Bank BRI dan Bank Mandiri.
Catur berharap pelaksanaan Pekan UMKM 2023 berkontribusi mendorong penyediaan akses pembiayaan serta literasi keuangan para pelaku UMKM. Selain itu, kata dia, membuat semakin banyak UMKM yang dapat mengakses market place pemerintah sehingga menjadi mitra atau sasaran belanja pemerintah. "Kami terus mendorong sinergi seluruh stakeholder di NTT untuk mendorong UMKM kita berkembang pesat ke depan," katanya.
