Bahasa daerah merupakan sokoguru Bahasa Indonesia

Mataram (ANTARA) - Kota Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi cerminan dari Indonesia. Karena berbagai suku, etnik, keyakinan, dan pandangan ada di kota yang luasnya 61 kilometer per segi itu.

Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di Kota Mataram menggunakan bahasa daerah masing-masing, baik itu warga yang berasal dari Etnik Mbojo (Bima dan Dompu), Samawa (Sumbawa), etnik Bali, serta etnik-etnik lainnya yang datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Sementara warga dari etnik dominan dalam keseharian menggunakan bahasa ibu Suku Sasak dengan berbagai varian dari banyak "paer" (wilayah) di Pulau Lombok.

Karenanya, kata, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Mataram Lalu Martawang, keberadaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan mendukung keanekaragaman suku dan etnik tersebut.

"Bayangkan ketika kita berkunjung ke satu daerah jika kita tidak bisa bahasa Indonesia, maka kita akan menggunakan bahasa 'tarzan' untuk berkomunikasi. Tapi tentu kita tidak berkenan dan malas menggunakan bahasa 'tarzan'," katanya.

Terkait dengan itu, Pemerintah Kota Mataram mendorong pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari, kemudian melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing.

Martawang yang ikut dalam kegiatan forum Diseminasi Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII dengan sub tema revitalisasi bahasa daerah di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rabu-Kamis (5-6/4-2023), mengatakan dalam forum itu dibahas perkembangan yang terjadi berkaitan dengan bahasa daerah.

Bahasa daerah menjadi sokoguru penunjang keberadaan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia diperkuat pada basis kehidupan berjalan bersama, sehingga bahasa daerah memperkuat bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mempersatukan perbedaan dalam konteks bahasa daerah yang ada.

Terkait dengan itu, untuk memaksimalkan pengembangan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar, pemerintah daerah harus menyiapkan regulasi yang mengaturnya.