Makassar (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat penerimaan pajak daerah terus mengalami pertumbuhan, seperti pada Mei 2023 yang tumbuh 62,49 persen secara tahunan.
Kepala Kemenkeu Perwakilan Sulsel Supendi, di Makassar, Jumat, menjelaskan pada Mei 2023, penerimaan pajak daerah mencapai Rp3,18 triliun. Jumlah itu tumbuh 62,49 persen (year-on-year/YoY) dari sebelumnya Rp1,96 triliun. "Kenaikan itu mencerminkan geliat ekonomi daerah, karena pajak merupakan hasil akhir dari aktivitas ekonomi," ujarnya.
Dia mengatakan kenaikan penerimaan pajak pun terjadi di berbagai sektor, sehingga Supendi menyimpulkan bahwa terdapat pemulihan ekonomi yang baik. Ia pun menyatakan jika meningkatnya pajak daerah itu ditopang oleh peningkatan pajak non konsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.
Menurut Supendi, bukan cuma pajak non konsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan. "Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat sangat tinggi dibandingkan kondisi COVID-19," katanya pula.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani minta pejabat baru beri kontribusi positif bagi kementerian
Baca juga: Komisi III harap Satgas TPPU kerja efektif dan optimal
Adapun pajak non konsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp861,59 miliar diikuti pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp526,41 miliar. Kemudian pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp593,91 miliar dan pajak penerangan jalan (PPJ) tercapai Rp253,98 miliar. "Untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak rokok sebesar Rp291,91 miliar, pajak air permukaan Rp139,26 miliar, pajak restoran tercapai sebesar Rp119,11 miliar dan pajak hotel Rp48,91 miliar," katanya.
Berita Terkait
Menakar kemampuan negara kelola utang
Minggu, 19 Mei 2024 15:43
Pemerintah serap dana Rp21,36 triliun dari lelang
Selasa, 14 Mei 2024 19:52
DJP Nusra catat kepatuhan SPT di NTT capai 97 persen
Kamis, 2 Mei 2024 11:33
Realisasi anggaran Pemilu 2024 capai Rp26 triliun
Jumat, 26 April 2024 13:32
Formula baru kemudahan menghitung pajak penghasilan
Senin, 8 April 2024 6:45
DJP sebutkan pemadanan NIK-NPWP telah mencapai 91,7 persen
Selasa, 2 April 2024 5:09
Kemenkeu sebut sentimen terhadap manufaktur
Senin, 1 April 2024 19:12
Pemprov NTB memastikan pencairan THR untuk ASN sudah bisa dilakukan
Jumat, 29 Maret 2024 4:45