Menkeu Sri Mulyani minta pejabat baru beri kontribusi positif bagi kementerian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta pejabat baru di lingkungannya dapat memberikan kontribusi yang positif kepada kementerian meski tugas yang diemban tidaklah mudah.

“Saya harap Anda semua melihat ini sebagai tanggung jawab baru, tantangan baru, sekaligus harapan dari Kemenkeu untuk Anda bisa menuangkan seluruh dedikasi, kompetensi, dan seluruh profesionalitas di jabatan baru,” kata Sri Mulyani ketika melantik 14 pejabat di lingkungan Kemenkeu seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Adapun 14 pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta dua pejabat non eselon setara pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Bagi pejabat baru di Setjen, Menkeu berpesan agar mampu secara cepat beradaptasi, menjadikan Kemenkeu sebagai institusi yang terus membangun kepercayaan publik, dan menghasilkan produk hukum yang memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, ia juga berpesan kepada pejabat DJPb agar dapat bersama-sama mengatasi tantangan risiko global maupun tantangan pemenuhan kebutuhan ekonomi nasional yang terus berkembang. "Perkuat kerja sama dengan unit eselon I dalam membangun reputasi Kemenkeu dan menyampaikan kebijakan APBN ke daerah secara baik dan efektif," tegasnya.

Untuk pejabat BKF, pesan Menkeu tegas, yakni harus mampu meramu respons fiskal APBN yang bisa menjawab tantangan struktural dan mengelola ekspektasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan untuk tidak mendesain APBN seperti biasa dan dalam zona nyaman saja.

Selanjutnya, untuk pejabat baru PIP, dirinya menyampaikan agar membuka wawasan untuk terus berkreasi dan berinovasi mulai dari program Ultra Mikro (UMi) yang kebutuhannya sangat besar dari perekonomian, sampai dengan masalah investasi pemerintah yang masih merupakan suatu masalah yang begitu luar biasa besar dan menantang.

Sementara itu, untuk pejabat BPDLH yang baru, Bendahara Negara ini berharap bisa mengangkat Indonesia dan meningkatkan serta membangun kepercayaan internasional, termasuk berbagai mitra baik bilateral, multilateral, filantropis, maupun pemangku kepentingan lain untuk bisa bersama-sama mengatasi tantangan lingkungan hidup dan tantangan perubahan iklim melalui instrumen BPDLH.

Berikut nama-nama pejabat yang baru dilantik, yakni Tio Serepina Siahaan sebagai Kepala Biro Hukum Setjen, Deni Surjantoro sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Setjen, Saiful Islam sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi DJPb, serta Ririn Kadariyah sebagai Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum DJPb.

Baca juga: Kemenkeu hadiri Pertemuan Tahunan ke-56 Dewan Gubernur ADB
Baca juga: Kemenkeu kucurkan Rp31,79 miliar pengembangan Pelabuhan Seba NTT

Kemudian, Arif Wibawa sebagai Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb, Sulaimansyah sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan DJPb, Mei Ling sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Agung Yulianta sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Syafriadi sebagai Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Dian Lestari sebagai Direktur Pinjaman dan Hibah DJPPR, Abdurohman sebagai Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Wahyu Utomo sebagai Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BKF, Ismed Saputra Direktur Utama PIP, serta Joko Tri Haryanto sebagai Direktur Utama BPDLH.