Walhi soroti dugaan kerusakan mangrove dan penimbunan Danau Gili Meno

"Jadi janganlah ditambah lagi dengan memberikan ijin kepada salah satu perusahaan, tapi tidak mengontrol perusahaan itu yang teritorial-nya di wilayah pantai. Apalagi Gili Meno itu wilayah konservasi," ucapnya.

Ia pun menyatakan, akan kembali melakukan proses investigasi terhadap kerusakan hutan di kawasan wisata yang masuk dalam kawasan tiga gili (Tarawangan, Meno dan Air) di Kabupaten Lombok Utara itu. Sebab, investigasi ini penting untuk melihat sejauh mana kerusakan yang terjadi.

"NTB ini ada 443 pulau-pulau kecil dan dua pulau besar, yakni Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Status pulau-pulau ini harus di lindungi. Karena itu kuncinya juga pada pemberian izin. Maka dari itu pengusaha-pengusaha yang dapat izin harus taat, begitu juga pemda harus ketat dalam memberikan izin," katanya.

Diketahui Gili Meno, adalah rangkaian pulau yang masuk bagian dari Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air). Yang istimewa, Gili Meno memiliki danau air asin dengan vegetasi hutan bakau atau mangrove. Hal yang tak bisa ditemukan di Gili Trawangan dan Gili Air.

Sayangnya, pulau kecil yang ditetapkan sebagai pulau konservasi ini diduga mulai tergerus pembangunan pariwisata yang tidak ramah lingkungan.

Sejumlah wisatawan mengungkapkan temuan mereka tentang dugaan kerusakan hutan bakau atau mangrove serta penimbunan danau di Gili Meno, Kabupaten Lombok Utara.

"Panoramanya sangat indah di Gili Meno ini, baik di danau-nya maupun bahari lautnya. Tapi sayang kelihatan kurang terawat dan juga ada kerusakan mangrove serta kita lihat ada penimbunan danau untuk pembangunan," kata wisatawan asal Yogyakarta yang berlibur di Gili Meno, Satya Wirawan (35). 

Selain itu menurut Wirawan, pemerintah sudah membangun sarana jembatan kayu sepanjang lintasan hutan bakau di danau Gili Meno. Hanya saja, lintasan kayu ini sudah terlihat banyak yang lapuk dan bisa membahayakan wisatawan yang memanfaatkannya.

Tutupan sebaran hutan mangrove di kawasan juga nampak banyak yang mulai gundul.

"Yang lebih mengkhawatirkan, kami melihat ada pekerjaan proyek semacam hotel di tepi danau sisi selatan. Dari bentangannya bisa terlihat kalau lahan yang dipakai itu merupakan reklamasi atau penimbunan Danau," jelasnya.

Wirawan berharap masalah ini menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah. Sebab jika dibiarkan, maka upaya konservasi hanya akan menjadi sia-sia semata.