Mataram (Antara NTB) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB proaktif memperhatikan dan membangun fasilitas umum di destinasi wisata menyusul banyaknya keluhan terkait minimnya fasilitas tersebut.
"Sekalipun objek pariwisata menjadi wewenang kabupaten/kota, pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB harus bisa proaktif memberikan perhatian terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi wisata," kata juru bicara Fraksi PPP di DPRD NTB H Syafriansar di Mataram, Rabu.
Menurut dia, mestinya penyediaan fasilitas umum seperti toilet dan ruang ganti di destinasi wisata menjadi keharusan setiap daerah. Karena, tanpa ada fasilitas itu, wisatawan pun enggan akan datang kembali berkunjung ke NTB.
"Kita tahu, pariwisata ini menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai ujian dalam membangun citra NTB, bahkan di tingkat nasional. Karenanya, pembangunan dan penyediaan fasilitas umum mutlak dilakukan," jelasnya.
Pengurus Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (Asita) NTB mengeluhkan masih minimnya sarana infrastruktur penunjang seperti toilet dan kamar ganti di sejumlah objek wisata di daerah itu.
"Keluhan ini sering kami terima dari para wisatawan yang berkunjung ke NTB. Karena ketika berada di destinasi wisata tidak ada toilet dan kamar ganti," kata pengurus Asita NTB Haris.
Ia mencontohkan salah satu destinasi wisata yang belum banyak memiliki toilet dan kamar ganti, padahal sudah terkenal di mata wisatawan nusantara maupun mancanegara, yakni Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno di Kabupaten Lombok Utara.
"Sekelas Gili Trawangan untuk kamar ganti dan toilet saja susah temui. Kalau pun ada kondisinya sudah rusak," ucapnya.
Menurut dia, meski terlihat sepele, namun bagi wisatawan tersedianya fasilitas umum seperti itu sangat penting ketika berada di sebuah destinasi wisata.
"Jadi, tersedianya toilet dan kamar ganti ini penting. Karena tanpa ada itu wisatawan pun enggan mau datang lagi," katanya. (*)
Disbudpar Diminta Proaktif Perhatikan Fasilitas Destinasi Wisata
Anggota Fraksi PPP di DPRD NTB H Syafriansar
"Sekalipun objek pariwisata menjadi wewenang kabupaten/kota, pemerintah provinsi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB harus bisa proaktif memberikan perhatian terhadap penyediaan fasilitas umum di destinasi wisata,"
