Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp455,8 triliun.
“Untuk infrastruktur realisasinya Rp455,8 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa.
Realisasi anggaran infrastruktur 2023 itu tumbuh 22,2 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp372,8 triliun. Pada 2023, anggaran infrastruktur ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan yang mendukung transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.
Penyaluran anggaran infrastruktur salah satunya dilakukan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk pembangunan rumah susun hingga pelabuhan. Secara rinci, belanja infrastruktur melalui K/L di antaranya untuk 2.477 unit rumah susun, 1.104 unit rumah khusus, serta 140.593 unit rumah swadaya.
Kemudian, pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 1.226 liter/detik, tujuh unit bendungan baru, dan 18 unit bendungan lanjutan, jaringan irigasi baru 3.455 hektare dan rehabilitasi jaringan irigasi 74.560 hektare, serta pengelolaan air limbah 12.400 KK dan pengelolaan sampah 19.800 KK.
Selanjutnya, pembangunan 377,5 kilometer jalan baru, 1.260 meter flyover/underpass, 217,7 kilometer jalan tol, dan 5.956 meter jalan baru. Anggaran juga digunakan untuk pembangunan dan pengembangan bandara di 114 lokasi, pelabuhan di 47 lokasi, dan pelabuhan penyeberangan di 44 lokasi.
Belanja berikutnya disalurkan melalui transfer ke daerah, yakni untuk penanganan jalan sepanjang 6.260 kilometer dan jembatan 775 meter, penyelenggaraan 261.056 unit SPAM, pembangunan SPAM jaringan perpipaan dengan kapasitas 7.174 liter/detik, pemasangan 166.253 sambungan rumah (SR) air minum, serta pembangunan atau pemeliharaan sistem drainase sepanjang 9.782 meter.
Baca juga: Kemenkeu serahkan DIPA Provinsi Kepri 2024 Rp17,14 triliun
Baca juga: Wamenkeu sebut Presiden minta realisasi belanja K/L
Penyaluran lainnya dilakukan melalui pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera (JTTS) tahap I sepanjang 972 kilometer dan tahap II 200 kilometer, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 200.000 unit rumah, serta dukungan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), seperti untuk proyek jalan tol, pelabuhan, bendungan, hingga irigrasi.
“Jadi, kalau ngomong pemerataan infrastruktur itu ada di mana-mana, mulai dari air bersih, jalan, jembatan, irigasi, sampai tol, bandara, dan pelabuhan,” kata Sri Mulyani.
