Mataram (Antara NTB) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama instansi dan lembaga lain akan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di wilayah itu.
"Ini sesuai dengan intruksi Presiden. Besar kecilnya pungli bukan persoalan, tetapi dampaknya pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing ekonomi," kata Wakil Gubernur Muhammad Amin dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Saber Pungli NTB di Mataram, Selasa.
Wagub menjelaskan arahan Presiden kepada seluruh kepala daerah adalah agar pemerintah provinsi tidak memberi ruang celah terjadinya pungli.
Karenanya diperlukan satu keterpaduan di NTB dalam memberantas dan mencegah aksi pungli yang sudah lama merugikan masyarakat.
Untuk itu, Muhammad Amin mengatakan struktur tim Satgas Saber Pungli NTB akan segera dilakukan pada rapat lanjutan yang diharapkan berlangsung dalam waktu dekat.
"Jadi persoalan ini sudah sangat serius. Kita sepakat bentuk satgas, mari kita laksanakan dengan konsisten," katanya.
Pembentukan Satgas Saber Pungli NTB dipimpin Wagub Muhammad Amin dan dihadiri sejumlah pimpinan lembaga atau instansi antara lain Kapolda NTB Brigjen Umar Septono, Kakanwil Dirjen Pajak Nusa Tenggara Suparno, Kakanwil Kemenag NTB Sulaiman Hamid, Kepala BPN NTB Slamet Dwi Martono, dan SKPD terkait serta bertempat di Kantor Gubernur NTB.
Kapolda NTB Brigjen Umar Septono juga mengatakan Presiden telah mengundang seluruh Kapolda ke Istana Negara dan memberikan instruksi untuk dibentuk tim khusus untuk memberantas pungli di daerah, termasuk NTB.
"Diharapkan tim ini sinergis dan bisa membenahi pelayanan publik yang selama ini mungkin masih ada beberapa yang memberatkan masyarakat dengan pungli," terangnya.
Umar menambahkan persoalan pungli, terlepas dari berapa pun besarnya, akan berakibat buruk terhadap citra Indonesia karena membuat investor khawatir dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ini yang kita akan cegah," tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pajak Nusa Tenggara Suparno mendukung penuh upaya pembentukan tim satgas saber pungli NTB.
Meski Kanwil DJP NTB telah memiliki tim khusus di internal mengenai pungli, pihaknya menilai keberadaan Satgas Saber Pungli NTB akan menguatkan tim khusus pemberantasan pungli yang dimiliki sejumlah lembaga melalui tim internal, termasuk Kanwil DJP NTB.
Senada dengan itu, Kakanwil Kemenag NTB Sulaiman Hamid mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti intruksi presiden tersebut.
Bahkan, pihaknya terjun ke lapangan terkait persoalan Pungli di Kanwil Kemenag NTB.
"Kami sedang keliling kabupaten/kota lakukan pembinaan. Termasuk, evaluasi di 108 KUA di NTB yang masih banyak dijumpai masalah," imbuhnya. (*)
NTB Bentuk Satgas Saber Pungli
Jadi persoalan ini sudah sangat serius. Kita sepakat bentuk satgas, mari kita laksanakan dengan konsisten
