Pemprov NTB Minta Kisruh Tapal Batas Nambung Dihentikan

id PANTAI NAMBUNG

Pemprov NTB Minta Kisruh Tapal Batas Nambung Dihentikan

Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin.

Mari kita konsekuen dengan bunyi kesepakatan itu. Sehingga, segala aktifitas yang dapat memancing konflik antar dua pemerintahan sebaiknya dihentikan supaya tidak meluas kesana kemari
Mataram (Antara NTB) - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin meminta kisruh tapal batas wilayah Nambung di Sekotong yang kini diperebutkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah dihentikan.

"Karena kedua kabupaten sudah sepakat menyerahkan penuntasan persoalan ini ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Maka kisruh-kisruh yang terjadi segera dihentikan," kata Muhammad Amin saat memimpin mediasi antara Pemrintah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah di Mataram, Rabu.

Wakil Gubernur mengingatkan jika komitmen kesepakatan yang sudah ditandatangani kedua belah pihak pada sekitar bulan Juni tahun 2016, agar diperhatikan dan di patuhi dengan baik.

"Mari kita konsekuen dengan bunyi kesepakatan itu. Sehingga, segala aktifitas yang dapat memancing konflik antar dua pemerintahan sebaiknya dihentikan supaya tidak meluas kesana kemari," tegas Amin.

Dalam pertemuan mediasi itu, Pemkab Lobar diwakili langsung Bupati Fauzan Khalid dan Pemkab Loteng diwakili Sekda HM Nursiah. Amin, menyatakan konsekuensi dari penyerahan tapal batas ke pemerintah pusat, maka kedua belah pihak harus saling menghormati hasilnya. Dimana, kesepakatan itu juga telah ditindak lanjuti melalui SK Gubernur terkait penentuan koordinat tapal batasnya.

"Karenanya mari kita hormati apapun keputusan dari pusat. Termasuk, saya perintahkan Karo Pemerintahan menindak lanjuti surat itu ke Kemendagri. Bila perlu, kedua pemda bisa ikut bersama-sama ke Jakarta menyaksikan hasilnya secepatnya," jelasnya.

Terkait akan dilaksanakannya kegiatan apel upacara Hari Sumpah Pemuda pada Jumat (28/10) oleh Pemkab Loteng di Nambung. Wagub Amin memerintahkan, hal tersebut untuk tidak diselenggarakan di lokasi yang tengah bersengketa itu.

"Sekali lagi, apapun aktifitasnya, tolong jangan ada kegiatan seromoni dilokasi itu. Ini akan bisa memancing konflik antar kedua pemerintah daerah," katanya.

Karena itu, laporan dari Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyangkut mandeknya pelayanan pendidikan di SDN 9 Buwun Mas, Lobar serta pelayanan kesehatan yakni, Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah tersebut, lantaran adanya intimidasi dari pihak tertentu sejak seminggu terakhir ini.

Wagub menginstruksikan hal tersebut untuk tidak dilakukan lagi. "Jangan ada upaya provokasi apapun disana. Mari kita berfikir luas yakni, NKRI, jangan lagi kita berfikiran sempit. Karena, sikap ego kita masing-masing. Sekali lagi, pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat harus berjalan dengan baik. Tolong pak bupati Lobar dan Loteng memastikan pelayanan disana berjalan normal seperti biasanya," imbuhnya.

Mendengar itu, Sekda Loteng HM Nursiah mengaku, akan siap mengalihkan lokasi peringatan apel Hari Sumpah Pemuda yang akan diselenggarakan di wilayah itu ke lokasi lainnya.

"Memang SKPD kami, Dinas PU sudah meratakan areal untuk upacara Hari Sumpah Pemuda, tapi karena ada perintah pak Wagub, kami siap mengalihkannya ke lokasi lainnya secepatnya," kata Sekda.

Senada dengan Sekda Loteng, Bupati Lobar Fauzan Khalid mengatakan, siap berkomitmen melaksanakan kesepakatan yang sudah ditandatangani tersebut. Asalkan,

"Tapi, tolong, kami minta Pemprov agar pro aktif menyusul kelanjutan surat dari Mendagri yang hingga kini belum keluar itu," katanya. (*)

Editor: Nur Imansyah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar