Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 harus terbuka demi transparansi informasi kepada masyarakat.
"Pemilu itu sifatnya terbuka, kalau tertutup dia berbahaya," ujar Idham saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1).
Oleh karena itu, apabila ada isu negatif yang beredar di masyarakat dapat segera ditanggapi. Salah satunya, anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, D. I. Yogyakarta, diduga dipotong dari Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Saat ini inspektorat sedang mendalami hal tersebut, KPU bergerak cepat ketika informasi ataupun isu tersebut menjadi viral di media sosial," jelasnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini Inspektorat KPU sedang menelusuri dugaan pemotongan anggaran konsumsi petugas KPPS di Sleman. Adapun pengadaan konsumsi petugas KPPS dilakukan melalui e-catalog.
"Jadi, nanti kita tunggu hasil pendalaman yang dilakukan oleh Inspektorat KPU," kata Idham.
Sebelumnya, Jumat (26/1), Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi buka suara soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan yang awalnya dianggarkan Rp15 ribu per orang menjadi Rp2.500.
"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," ucap Baehaqi.
Baehaqi menjelaskan penyediaan konsumsi dilakukan melakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Tapi pada praktiknya, pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman.
Baca juga: DPRD Jakarta minta puskesmas dorong KPPS cek kesehatan
Baca juga: KPU melantik 113.701 anggota KPPS di NTB
"Pihak vendor beralasan, kalau tidak disubkan, tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," pungkasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Berita Terkait
KPU DKI verifikasi administrasi Dharma Pongrekun
Jumat, 17 Mei 2024 20:09
KPU ingatkan PPK jaga integritas di Pilkada Lombok Tengah 2024
Kamis, 16 Mei 2024 21:10
Anggota DPR-DPRD-DPD terpilih wajib mundur jika maju pilkada
Kamis, 16 Mei 2024 5:37
DKPP berikan sanksi peringatan ke KPU atas kebocoran DPT Pemilu
Rabu, 15 Mei 2024 18:58
Caleg terpilih harus mundur bila maju Pilkada 2024
Rabu, 15 Mei 2024 15:49
KPU: Pilkada Lombok Tengah 2024 tanpa calon independen
Selasa, 14 Mei 2024 16:42
KPU siap sampaikan dua draf PKPU soal Pilkada dalam RDP
Senin, 13 Mei 2024 19:16
KPU: Tak ada pendaftar jalur perseorangan di Pilkada NTB
Senin, 13 Mei 2024 14:52