Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi menyatakan bahwa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) mesti kembali pada fungsi untuk membuat masyarakat sehat, tidak hanya fokus pada layanan pengobatan atau kuratif saja.
"Puskesmas itu mesti menjadikan masyarakat itu sehat, bukan hanya pusat pelayanan kesehatan, yang akhirnya fungsi-fungsi puskesmas tidak menjadi perhatian, karena masih kuratif seputar membuat rujukan dan mengelola kepesertaan BPJS saja yang (anggarannya) masih besar," kata Adib dalam konferensi pers yang diikuti di Jakarta, Senin.
Adib dalam konferensi pers terkait tanggapan debat calon presiden (capres) yang dilangsungkan pada Senin (4/2) tersebut menjelaskan, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau layanan primer mesti memiliki integrasi kesehatan yang baik.
Adib dalam konferensi pers terkait tanggapan debat calon presiden (capres) yang dilangsungkan pada Senin (4/2) tersebut menjelaskan, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama atau layanan primer mesti memiliki integrasi kesehatan yang baik.
"Permasalahannya yakni di dalam integrasi layanan kesehatan masih ada 51,4 persen puskesmas yang tidak tersedia sembilan jenis tenaga kesehatan," ujar dia.
Adapun sembilan jenis tenaga kesehatan berdasarkan standar Kementerian Kesehatan yakni dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesehatan masyarakat (kesmas), sanitarian, petugas laboratorium, dan tenaga gizi. Adib juga mengemukakan, tata kelola puskesmas mesti mendukung tenaga medis agar bisa memberikan layanan yang lebih profesional.
"Bicara terkait puskesmas, kita mesti kembalikan ke fungsi public good-nya, ada 10 program puskesmas yang harus terus ditingkatkan," ucapnya.
10 program puskesmas tersebut yakni kesehatan ibu-anak dan keluarga berencana (KB), kesehatan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan dan pencegahan penyakit menular, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah atau UKS, kesehatan remaja, kesehatan gigi dan mulut, rawat inap 24 jam, dan layanan laboratorium.
Selain itu, lanjut Adib, juga perlu ada peningkatan penyuluhan, pengawasan, epidemiologi, dan penguatan posyandu. Ia juga mengutarakan, paradigma masyarakat tentang puskesmas juga perlu diubah menjadi paradigma sehat, karena dengan begitu maka negara tidak akan terbebani anggaran besar untuk layanan kuratif.
Baca juga: Debat pamungkas, Prabowo bakal bangun RS hingga puskesmas modern di setiap daerah
Baca juga: 11 puskesmas di Mataram lulus akreditasi predikat paripurna dari Kemenkes
Baca juga: Debat pamungkas, Prabowo bakal bangun RS hingga puskesmas modern di setiap daerah
Baca juga: 11 puskesmas di Mataram lulus akreditasi predikat paripurna dari Kemenkes
"Kalau ingin fondasi pelayanan kesehatan di primernya kuat, maka kita perlu paradigma sehat, kalau paradigmanya sakit, dan hanya mengejar kuratif atau membangun sarana prasarana di rumah sakit saja tanpa mendukung pelayanan primer, maka negara akan terbebani," tuturnya.
Ia menegaskan, apabila pemerintah bisa mengelola dan mengedepankan layanan kesehatan primer, maka ada upaya untuk efisiensi pembiayaan dengan target pembiayaan yang lebih efektif.
