PLN NTB upayakan dekarbonisasi terwujud lewat pemanfaatan biomassa

Mataram (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat terus mengupayakan dekarbonisasi sebagai komitmen pencapaian nol emisi karbon dapat terwujud melalui pemanfaatan biomassa sebagai sumber tenaga listrik pengganti batubara.

General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah NTB Sudjarwo melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Senin, menyebutkan upaya tersebut dapat dilihat dari data pemanfaatan biomassa sebagai sumber tenaga listrik pengganti batu bara yang terus meningkat setiap tahun.

"Persentase peningkatannya itu dapat dilihat dari perbandingan data tahun 2023 dengan 2022, itu meningkat 87,41 persen," kata Sudjarwo.

Dia menjelaskan pada tahun 2023, pemanfaatan biomassa sebagai sumber tenaga listrik di NTB sebanyak 11.015,36 ton dengan perincian 8.581,14 ton untuk Pulau Lombok dan 2.434,22 ton untuk Pulau Sumbawa.

Baca juga: Dukung kelancaran pemilu, PLN siapkan pengamanan khusus di lokasi pemilihan dan perhitungan suara

Dengan pemanfaatan 11.015,36 ton biomassa, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di NTB dapat menghasilkan listrik sebesar 8.267 megawatt. Sudjarwo mengatakan suplai tersebut melampaui dari target PLN Pusat.

Namun, bila dibandingkan dengan persentase kebutuhan di NTB, produksi listrik dari pemanfaatan biomassa masih tergolong kecil dengan persentase 7,21 persen.

"Terbesar itu memang masih dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH), yakni sebesar 49,56 persen dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 43,24 persen," ujarnya.

Meskipun lebih rendah daripada PLTS, namun penggunaan biomassa ini mampu berfungsi sebagai "Base Load" sistem kelistrikan, yakni tidak terbatas waktu penggunaan selama sumber bahan bakunya tersedia.

Dia menjelaskan hal tersebut berbeda dengan PLTS yang bersifat tergantung pada paparan sinar matahari.

Baca juga: PLN bentuk 163 Posko Siaga Pemilu demi kelancaran Pesta Demokrasi 2024 di NTB

Dia mengatakan untuk meningkatkan penggunaan biomassa, PLN tidak bisa mengupayakan hal itu sendiri, melainkan butuh kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat.

"Karena itu, terima kasih atas dukungan masyarakat NTB, mari bersama kita wujudkan nol emisi karbon untuk menghadirkan energi bersih yang berkelanjutan," kata Sudjarwo.

Sementara, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Sahdan melihat pencapaian ini sebagai bentuk komitmen PLN dalam mencapai nol emisi karbon atau "Net Zero Emission (NZE) di NTB pada tahun 2050.

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah tentu mendukung kolaborasi, salah satunya dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan menggunakan biomassa untuk pengganti batubara (co-firing) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Memang, mengubah sesuatu hal yang konvensional tentunya tidak mudah. Namun, di sini PLN tidak kenal lelah, terus melakukan inovasi perubahan terhadap "Green Energy", dan ternyata selama tahun 2023 kemarin itu peningkatannya cukup baik," kata Sahdan.

Baca juga: PLN NTB menyiagakan petugas pada hari pemungutan suara Pemilu 2024

Pada prinsipnya, kata dia, Dinas ESDM NTB yang diberikan tugas untuk mengawal "Green Energy" sangat bersyukur. Sebab, apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB di Glasgow pada 2021, merupakan janji pemerintah daerah untuk senantiasa melakukan perubahan-perubahan "Green Energy" menjadi NZE pada tahun 2050.

"Itu tidak mudah menurut saya, tapi ketika masyarakat NTB secara bahu membahu untuk mewujudkannya, maka kami sangat yakin ke depan bisa kita capai," ujarnya.

Menurut Sahdan, bukan hanya PLN saja yang harus berjuang, tapi masyarakat sebagai penyedia biomassa juga harus saling bahu membahu.

"Karena ini adalah bahannya ada di sekitar kita dan bisa kita tanam dan bisa kita dapatkan. Contoh, bahan baku biomassa ini adalah dari bonggol jagung, bahan-bahan ini sangat melimpah di NTB," ucap dia.

Dia mengatakan sumber lain penghasil biomassa juga ada pada tanaman lain, seperti gamal dan akasia.

"Jenis penghasil biomassa ini harus terus kita budidayakan," katanya.

Baca juga: PLN NTB siagakan petugas untuk kelancaran Pemilu 2024