Gubernur NTB Sediakan Fasilitas Khusus Kyai Sepuh NU

id MUNAS ALIM ULAMA

Ini sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan Tuan Guru Bajang (TGB) terhadap marwah para ulama dan Kyai Sepuh NU
Mataram (Antara NTB) - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi akan menyediakan fasilitas khusus, di luar tanggungan pemerintah provinsi dan panitia untuk para Kyai Sepuh NU yang menghadiri acara Munas Alim Ulama dan Konfrensi Besar NU di Mataram 23-25 Nopember 2017.

"Ini sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan Tuan Guru Bajang (TGB) terhadap marwah para ulama dan Kyai Sepuh NU," kata Ketua Panitia Munas dan Konbes NU, Lalu Winengan di Mataram.

Winengan menuturkan, untuk menyukseskan dan memeriahkan pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Mataram yang nantinya akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo tanggal 23 November 2017 di Islamic Center, Gubernur NTB bahkan memerintahkan jajaran SKPD dan OPD dilingkungan Pemprov NTB untuk berpartisipasi aktif dalam acara tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua PB NU, Robikin Emhas, menginformasikan sebelum acara Munas dan Konbes NU, Pengurus Besar NU sudah menginisiasi tiga acara besar yang disebut Pra Munas dan Konbes. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dipusatkan di kota Manado tanggal 11 November 2017 dengan tema NU dan kebhinekaan.

"Pesertanya seluruh PW NU yang ada di Indonesia bagian timur, termasuk NTB," ujarnya.

Selanjutnya, untuk acara pra munas wilayah Indonesia bagian tengah dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Acara ini sudah dilaksanakan tanggal 10 oktober 2017 dengan tema kesenjangan ekonomi dan penguatan ekonomi warga Nahdiyin.

Sedangkan, acara pra munas untuk Indonesia bagian barat akan dilangsungkan di Lampung yang mengangkat tema tentang reforma agraria.

"Untuk komisi baksul masail pra munas akan dilaksanakan di kota Purwakarta tanggal 11-12 November 2017," ucapnya.

Lebih lanjut ditegaskan Robikin, bahwa semua rangkaian acara pra munas yang sudah dan akan dilaksanakan oleh PB NU tersebut merupakan komitmen NU untuk peduli terhadap permasalahan ummat dan kebangsaan. (*)