Realisasi Penerimaan Pajak di Nusra Rp4,89 Triliun

id Realisasi Pajak Nusra

Realisasi Penerimaan Pajak di Nusra Rp4,89 Triliun

"Dengan membayar pajak merupakan bukti kontribusi setiap warga negara dalam mendukung penyelenggaraan negara"
Mataram (Antaranews NTB) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara mencatat realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya mencapai Rp4,89 triliun atau 84,27 persen dari target pada 2017 sebesar Rp5,81 triliun.

"Kantor Wilayah DJP Nusra memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur",  kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara (Nusra) Suparno, di Mataram, Jumat.

Untuk penerimaan pajak di NTB ditargetkan sebesar Rp3,01 triliun, sedangkan di NTT senilai Rp2,80 triliun.

Pada triwulan IV/2017, kata Suparno, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1,99 triliun atau tumbuh 8,42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada 2017 tumbuh sebesar 1,99 persen dibanding tahun sebelumnya.

Labih lanjut, ia menyebutkan berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) memiliki kontribusi paling besar, yaitu sebesar Rp2.825,41 miliar atau 57,68 persen dari total realisasi penerimaan.

"Kemudian diikuti penerimaan dari PPN dan PPnBM sebesar Rp1.937,11 miliar atau 39,55 persen dari total realisasi penerimaan," ujarnya.

Suparno menambahkan untuk sektor-sektor usaha yang mempunyai andil besar dalam tumbuhnya penerimaan pajak di wilayah kerjanya pada 2017, berasal dari sektor administrasi pemerintahan yang menyumbang Rp1,23 triliun.

Kemudian diikuti sektor konstruksi senilai Rp1,16 triliun. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar Rp0,71 triliun.

Menurut dia, upaya pengamanan penerimaan negara melalui pajak terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bersinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya.

"Dengan membayar pajak merupakan bukti kontribusi setiap warga negara dalam mendukung penyelenggaraan negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa," kata Suparno. (*)