Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyiapkan anggaran untuk proses administrasi dalam mendukung pemekaran 18 desa sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan.
"Kami sudah rembuk dan sudah ada solusi keuangan dan tidak ada masalah pemekaran," kata Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri di Lombok Tengah, Selasa.
Hal itu disampaikan saat menerima hering dari warga dan kepala desa yang menuntut mekar dari desa induknya, agar pelayanan lebih mudah dan lebih dekat.
"Saya sudah rapat dengan pihak BPKAD dan saya setuju," katanya.
Bagi Bupati, pemekaran tergantung desa induk dan kesiapan masyarakat, untuk memenuhi persyaratan.
"Soal teknis nanti langsung ke dinas terkait, yang pasti kami sepakat mekarkan desa," katanya.
Dalam setiap pemekaran, persoalan administrasi desa sangat penting terutama soal batas desa, sebab batas tersebut kerap menjadi persoalan di tengah masyarakat.
“Persyaratan batas desa harus clear, rapatkan dahulu sebab potensi konflik sangat rentan apalagi soal batas desa jadi atensi Mendagri," katanya.
Bupati berpesan agar semua syarat administrasi diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menjadi persoalan di masyarakat.
Bupati juga mengingatkan kepada kepala dusun dan kepala desa untuk kompak dan bersinergi dalam rencana pemekaran ini.
"Kadus jaga kepala desanya, harus dihormati, saling harga menghargai. Kepala desa tidak bisa sewenang wenang kepada kadus, begitu pula kadus tidak boleh semau nya tanpa mendengar kepala desa," katanya.
