PUPR usulkan Rp2 miliar tingkatkan kualitas jalan RTH Pagutan Mataram

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk peningkatan kualitas jalan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pagutan dan jalan masuk Rumah Susun Sedrehana Sewa (Rusunawa) Bintaro, Ampenan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Selasa, mengatakan, anggaran Rp2 miliar itu diusulkan melalui APBD Perubahan 2024.

"Dengan anggaran Rp2 miliar untuk peningkatan kualitas jalan kami bagi dua masing-masing Rp1 miliar untuk RTH Pagutan dan Rusunawa Bintaro," katanya.

Menurutnya, kegiatan peningkatan kualitas jalan masuk di RTH Pagutan sekitar 800 meter dengan lebar 4,5 meter. Peningkatan kualitas jalan dilakukan karena kondisi jalan yang menggunakan "paving block" sudah banyak rusak sehingga tidak representatif.

Karena itu, jalan masuk ke RTH Pagutan akan diganti dengan hotmix agar lebih bagus dan pengunjung bisa lebih nyaman saat berkunjung ke lokasi tersebut.

"Selain untuk peningkatan kualitas jalan, anggaran Rp1 miliar.juga untuk penataan aksesori seperti drainase dan dinding talud," katanya.

Sementara itu untuk peningkatan kualitas jalan masuk di Rusunawa Bintaro, kata Lale, direncanakan juga langsung dihotmix sepanjang 800 meter dengan lebar lima meter.

Penataan jalan masuk ke Rusunawa Bintaro ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah kota yang harus segera diselesaikan sesuai dengan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung akses jalan umum bagi nelayan yang tinggal di rusunawa tersebut.

Apalagi, informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), menyebutkan akan ada tambahan satu "twin block" Rusunawa BIntaro untuk merelokasi nelayan yang masih berada di hunian sementara dan sempadan pantai agar tidak terdampak gelombang pasang.

"Karena akses jalan masuk ini menjadi prioritas untuk kita kerjakan," katanya.

Menyinggung tentang waktu pelaksanaan fisik yang mepet karena harus tender, Lale   mengatakan, jika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sudah disetujui, pihaknya akan langsung melakukan lelang dini sehingga begitu APBD perubahan disahkan sudah bisa dilakukan kontrak dan mulai untuk kegiatan fisik.

"InsyaAllah, waktunya tercukupi sampai akhir tahun anggaran 2024," katanya.