Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) siap menjalin kolaborasi dan kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi di Mataram, Rabu, mengatakan NTB berbagi langkah dan strategi untuk mengendalikan inflasi.
"Selama ini Pemerintah NTB memastikan berbagai kebutuhan masyarakat terpenuhi terlebih dahulu, setelah itu kami menjadi pemasok berbagai produk-produk pertanian yang dibutuhkan daerah lain," ujarnya.
Gita menuturkan Pemerintah NTB siap menyediakan produk yang dibutuhkan oleh DIY untuk mempererat hubungan dan kerja sama timbal balik yang baik antara kedua daerah.
Pada 31 Juli 2024, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Yogyakarta berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.
Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Beny Suharsono mengatakan kunjungan itu tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas tim, namun juga untuk menjalin kerja sama dengan Pemerintah NTB ke depan.
"Kami tak hanya belajar pengendalian inflasi, di sisi lain kami juga ingin menjalin kerja sama yang lebih komplit," pungkas Beny.
Badan Pusat Statistik menyebutkan tingkat inflasi di Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar 2,12 persen ada Juni 2024.
Nusa Tenggara Barat masuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi terendah (posisi ke-7 nasional). Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian Nusa Tenggara Barat dalam kondisi stabil dan terkendali.
Tingkat inflasi dalam tren yang menurun selama enam bulan terakhir. Komoditas utama penyumbang inflasi berupa makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi komoditas sebesar 2,90 persen.
Pemprov NTB siap jalin kolaborasi ekonomi dengan Yogyakarta
Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi (kedua kiri) menyerahkan cinderamata kepada Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Sekretaris Beny Suharsono (kedua kanan) di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (31/7/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemprov NTB)
