Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membuka peluang adanya pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang dapat meningkatkan indeks inklusi dan literasi keuangan di daerahnya masing-masing.
Namun dirinya mengatakan, keputusan tersebut tergantung dari kebijakan pemerintahan selanjutnya.
"Jadi kalau ini mungkin tahun depan kita bisa bahas, tentunya dengan pemerintah yang baru. Karena amplopnya ada, bisa ditolong,” kata Airlangga saat konferensi pers Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengapresiasi tanggapan Airlangga tersebut.
“Baik terima kasih Pak Menko, saya juga senang dengarnya tadi,” ujar Mahendra.
Dalam sambutan sebelumnya, Mahendra memberikan sinyal kepada Airlangga untuk dapat mengucurkan insentif kepada Pemda yang berhasil meningkatkan tingkat inklusi dan literasi keuangan di wilayahnya masing-masing.
Ia berharap bahwa Pemerintah, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat memberikan arahan kepada OJK dalam upaya peningkatan inklusi serta literasi keuangan nasional.
Baca juga: OJK minta industri asuransi penuhi penjaminan polis
Baca juga: OJK perkuat infrastruktur SLIK
“Kami mengharapkan dukungan Bapak Menko-pemerintah secara menyeluruh untuk dapat juga memberikan insentif kepada daerah-daerah yang berhasil meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masing-masing wilayah,” ucap Mahendra dalam sambutannya.
Adapun berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia tercatat 65,43 persen, dan tingkat inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memproyeksikan tingkat inklusi keuangan Indonesia hingga akhir 2024 mampu mencapai 90 persen.
Berita Terkait
Indonesia projected to be major semiconductor player
Selasa, 27 Agustus 2024 6:46
Indonesia, Singapore discuss cooperation in technology, HR development
Rabu, 21 Agustus 2024 19:28
Ketum Golkar baru harus mampu sukseskan Pilkada 2024
Jumat, 16 Agustus 2024 5:13
Rapat pleno Partai Golkar akan putuskan jadwal munas
Selasa, 13 Agustus 2024 20:44
Pengamat nilai Golkar kerap ganti ketum ditengah masa jabatan
Senin, 12 Agustus 2024 16:56
Poster Gibran jadi Ketum Golkar tunjukkan dinilai bermotif politik
Senin, 12 Agustus 2024 16:29
Golkar harus dipimpin putra-putri terbaik bangsa
Senin, 12 Agustus 2024 16:26
Menteri Bahlil respons soal kedekatannya dengan Airlangga
Senin, 12 Agustus 2024 13:06