Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengatakan, kebijakan pemerintah terkait penyetopan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berlaku sampai tahap pencoblosan Pilkada Serentak pada 27 November, selesai.
"Setelah pencoblosan, atau pada 28 November 2024 semua kembali normal. Jadi, bansos di luar kebencanaan bisa dilaksanakan kembali," kata Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram H Lalu Martawang di Mataram, Rabu.
Dikatakan, kebijakan pemerintah melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri menyetop sementara penyaluran bansos khusus untuk kegiatan di luar kebencanaan atau yang sifatnya mobilisasi untuk menghindari penyalahgunaan terjadinya politisasi bansos oleh para calon kepala daerah.
Baca juga: Penyaluran bansos di seluruh Indonesia dihentikan mulai Rabu ini
Baca juga: Penyaluran bansos di NTB dihentikan
Sementara bantuan sosial untuk penanganan kebencanaan, bisa tetap didistribusikan karena bersifat darurat.
Misalnya, ketika hujan lebat yang berdampak banjir ke permukiman warga dan membutuhkan bantuan bahan pokok, selimut, tikar, serta lainnya bansos tentu tetap bisa disalurkan.
"Apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu, kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan dan tidak bisa diberlakukan secara saklek," katanya.
Menyinggung tentang belum adanya permohonan pendistribusian bantuan beras cadangan pangan bagi sejumlah warga yang terdampak abrasi dan banjir beberapa waktu lalu, menurutnya, kemungkinan memang belum berdampak signifikan.
"Usulan harus dari kelurahan yang tahu kondisi warga yang terdampak dan itu sudah kami sikapi termasuk dari Dinas Sosial," katanya.
Baca juga: Penyaluran bansos di Lombok Tengah dihentikan
Baca juga: Penyaluran bansos di Kota Mataram dihentikan
Kepala Bidang Distribusi Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Faesal Abdussamad sebelumnya mengatakan, pada prinsipnya selama ada usulan dari pihak kelurahan terhadap warganya yang terdampak dan membutuhkan bantuan, DKP siap melakukan pendistribusian beras cadangan pangan.
Hal itu sesuai dengan regulasi yang ada, bawah beras tersebut bisa dikeluarkan ketika ada ada laporan warga terdampak bencana misalnya, bencana kebakaran, dampak kemarau atau bencana hidrometeorologi seperti banjir, angin puting beliung, gelombang pasang, serta longsor, dan lainnya.
"Selama ada laporan dan permintaan, beras siap kami didistribusikan ke warga," katanya.
Data DKP Kota Mataram, menyebutkan stok beras cadangan pangan tercatat sebanyak 10,6 ton. Jumlah itu merupakan pengadaan 2024 melalui APBD Perubahan, sebanyak 10 ton dan sisa alokasi 2023 sebanyak 600 kilogram.
