Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa mengatakan bahwa hasil Pra-Rakornas yang didiskusikan bersama sejumlah pihak terkait bakal dijadikan aksi nyata untuk melakukan transformasi pariwisata yang berkelanjutan dalam menuju Indonesia Emas 2045.
"Mari jadikan hasil dari pra-rakornas ini sebagai langkah nyata untuk transformasi pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ni Luh dalam penutupan Pra-Rakornas Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis.
Ni Luh menjelaskan pertemuan tersebut dapat menghasilkan sinergi dan kolaborasi yang baik dalam menjalankan program strategis pembangunan pariwisata tahun 2025 dan matriks program prioritas di bidang kepariwisataan.
"Yang dapat kita jadikan acuan dalam menyusun program dan kebijakan yang strategis di tahun depan. Sehingga, pariwisata kita tidak hanya bertumbuh secara angka namun juga secara kualitas," kata Ni Luh.
Baca juga: Pengakuan UNESCO pada Reog Ponorogo tunjukkan kekayaan budaya Indonesia
Ni Luh menyebut rencana aksi yang disepakati bersama kementerian/lembaga terkait dalam Pra Rakornas Pariwisata di antaranya mengawal perencanaan dan pelaksanaan program, yang mendukung target nasional bidang pariwisata serta kolaborasi dengan Badan Pemelihara Keamanan (BAHARKAM) dalam pengembangan sumber daya manusia pengamanan atau polisi pariwisata.
Selanjutnya terdapat Gerakan Wisata Bersih antar pentahelix untuk mengurangi sampah, program kerja sama ditindaklanjuti dalam bentuk nota kesepahaman bersama (MOU) dan sinergi co-creation program pariwisata untuk tahun 2025, serta penguatan kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memastikan akses internet di destinasi.
Rencana aksi lainnya mencakup digitalisasi calender of event dan pengembangan fitur AI Travel Planner Assistance, integrasi promosi terpadu dengan Kementerian Luar Negeri, dan evaluasi regulasi yang mendorong peningkatan daya saing maupun yang menghambat.
Baca juga: Teras Udayana ikon baru seni budaya Kota Mataram
Wamenpar turut menyaksikan penandatanganan MOU skema okupansi ASEAN antara Kemenpar dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNPS) yang dilakukan Plt. Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Diah M. Paham dengan Ketua BNPS Syamsi Hari.
Skema okupansi ASEAN adalah sertifikasi yang dibuat berdasarkan jabatan kerja pada sistem industri yang sudah ditetapkan. Yang spesial pada sertifikasi ini mencakup negara ASEAN dan nantinya diharapkan akan sangat bermanfaat bagi sektor pariwisata Indonesia.
Ruang lingkup kerja sama meliputi beberapa bidang kerja yakni operasional tur, agensi perjalanan, produksi makanan, makanan dan minuman (f&b), front office dan house keeping.