Badung, Bali (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu bertajuk "Perempuan Berdaya Mengawasi" untuk merefleksikan kinerja selama Pemilu dan Pilkada 2024 sekaligus menyusun strategi dalam mengawasi pesta demokrasi ke depannya.
"Di tengah proses pemilu yang sudah selesai, pilkada yang sedikit lagi selesai pasca-nanti di Mahkamah Konstitusi, maka menjadi penting mendengarkan refleksi perempuan sebagai pengawas pemilu," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat membuka konsolnas tersebut di Badung, Bali, Sabtu malam.
Menurut Lolly, perempuan pengawas memiliki peran penting dalam mengawasi pemilu maupun pilkada. Akan tetapi, ruang refleksi bagi perempuan pengawas cenderung sedikit sehingga Bawaslu menghadirkan wadah konsolnas yang berlangsung hingga Senin (23/12) mendatang.
"Wadah ini khusus diadakan untuk mengonsolidasikan gagasan pemikiran kita semua terhadap refleksi pesta demokrasi yang sudah selesai dikawal. Apa sih catatannya? Apa sih koreksinya? Apa sih tantangannya? Bagaimana sih strategi yang kita pikirkan untuk ke depan?" ujarnya.
Konsolnas Perempuan Pengawas Pemilu ini dihadiri ratusan perempuan pengawas dari seluruh Indonesia. Para pengawas tersebut dibagi dalam forum-forum diskusi yang khusus membahas topik tertentu, seperti isu pemilu dan partisipasi perempuan, revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, serta upaya mewujudkan pemilu yang inklusif.
"Setiap orang punya PR (tugas, red) merefleksikan dengan konteksnya masing-masing. Saya ingin pada (tahun) 2025, pada masa nontahapan, kita sudah tahu apa yang akan kita kerjakan," katanya.
Pada kesempatan itu, Lolly juga menegaskan urgensi eksistensi Bawaslu. Menurut dia, lembaga tersebut bertanggung jawab dalam membangun kesadaran politik yang tidak bisa instan dan membutuhkan proses panjang.
"Orang sering lupa, beras pun tidak ujug-ujug ada, ditanam menjadi beras. Beras saja prosesnya panjang, tanahnya disiapkan dulu, dicangkul dulu. Sudah tanahnya bagus, baru ditanami. Sudah ditanami saja, perlu dirawat biar enggak dimakan hama, perlu disiram, dipastikan betul semuanya," ujarnya.
Menurut Lolly, masa nontahapan pemilu dan pilkada penting untuk menanamkan kesadaran akan nilai-nilai kepemiluan. Pada tahap itulah, Bawaslu mengambil peran.
Baca juga: Pemprov NTB persiapkan pelantikan kepala daerah terpilih
"Orang sering bilang, Bawaslu enggak jelas kerjanya. Masa nontahapan, mau ngapain? Makan gaji buta saja, sama kayak KPU. Dengar itu enggak? 'Makgabut', makan gaji buta, katanya. Kita harus jawab dengan membuat program-program pada 2025 yang itu bisa terlihat Bawaslu memang bekerja," tutur Lolly.
Baca juga: KPU: Pihak-pihak penyebab PSU di Manokwari harus dihukum pidana
Di sisi lain, Lolly menambahkan Bawaslu merupakan lembaga yang terbuka akan kritik untuk dijadikan sebagai bahan koreksi dan perbaikan.
"Orang boleh nyinyir soal kinerja Bawaslu, kita terima, karena kita tidak boleh antikritik. Sebagai sebuah lembaga yang terbuka, seluruh kritikan harus diterima oleh Bawaslu, tetapi tidak berhenti di situ. Lakukan koreksi, lakukan perbaikan, salah satunya melalui modus konsolidasi ini," imbuhnya.
