Mataram (ANTARA) - Silaturahmi media yang digelar Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan menggandeng sejumlah forum wartawan di Nostalgic Eatry & Coffee Mataram pada Jumat (7/2), hasilkan kesepakatan membentuk Komunitas Fokus Group Diskusi untuk membedah beragam persoalan yang melemahkan kredibilitas profesi wartawan.
Sejumlah contoh persoalan terungkap dari pengalaman forum - forum wartawan yang diplot liputan di berbagai sektor. Seperti halnya maraknya wartawan boderx atau oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.
Ketua IJTI NTB, Riadis Sulhi mengatakan fenomena saat ini bermuara pada hadirnya orang - orang yang mengaku sebagai wartawan di beberapa institusi. Kehadiran mereka kerap tidak mengedepankan etika sejatinya profesi wartawan, baik dalam prilaku, teknik wawancara hingga dalam penulisan berita. Hal inipun memicu stigma buruk dari narasumber, dan mengecapnya pada profesi wartawan secara umum.
"Hal - hal seperti ini yang harus kita rumuskan bersama, untuk membuat dinding terhadap mereka yang melemahkan profesi wartawan. Mungkin bisa kita suarakan lebih awal dengan memberikan pemahaman kepada narasumber," ujarnya.
Baca juga: IJTI sebut langkah revisi UU Penyiaran mengancam kebebasan pers
Dalam konteks ini, Riadis berharap agar pejabat publik juga perlu memiliki pemahaman tentang jaring wartawan sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
"Orang - orang yang ngaku wartawan ini memanfaatkan kemudahan digital, dengan membuat website atau portal berita sendiri dengan mudah. Mereka membuat ID Persnya sendiri, mengupload berita langsung dari rilis yang dikirim institusi, tanpa diolah dulu sebagaimana selayaknya produk berita. Dan parahnya merasa diri paling wartawan dibanding wartawan sebenarnya, bahkan hingga meminta sejumlah uang untuk jasa muat berita yang tidak dibuatnya itu," ucap Riadis.
Ketua IJTI NTB yang juga sebagai Kepala Biro SCTV Mataram, mengharapkan peran forum - forum ditiap pos atau sektor liputan, dapat lebih aktif mengkampanyekan kredibilitas profesi wartawan kepada narasumber. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan Dewan Pers yang menggencarkan program Uji Kompetensi Wartawan / Jurnalis, sebagai pembeda dengan para oknum mengaku wartawan.
"Sampaikan kepada narasumbernya bahwa mereka berhak untuk menolak untuk diwawancarai apabila wartawan itu tidak kredibel atau belum mendapatkan lisensi dari Dewan Pers," pungkasnya.
Baca juga: Jurnalis NTB menggelar aksi damai tolak revisi UU Penyiaran
Hal senada juga disampaikan Hans Bahanan selaku Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) NTB, pemateri kedua dalam kegiatan ini. Ia menekankan perlu ada pagar antara mereka yang mengaku sebagai wartawan dengan wartawan sebenarnya.
"Kita tidak boleh membiarkan mereka nyaman dengan membawa nama profesi kita. Jangan biarkan mereka terus memperluas jaringan mereka untuk masuk ke suatu institusi, mengancam demi mendapatkan uang, dan terus merusak citra profesi kita yang telah lama bergelut dengan bermacam kondisi lapangan juga tantangan dalam liputan," jelasnya.
Baca juga: Riadis Sulhi terpilih untuk kedua kalinya menjadi Ketua IJTI NTB
Karena dalam hal ini, ia mendukung penuh terbentuknya wadah atau komunitas yang menaungi program diskusi lintas media. Fokus group diskusi inipun nantinya akan membedah beragam persoalan, terhadap dinamika yang terjadi seiring perkembangan daerah.
"Mungkin hari ini kita membahas tentang bagaimana membentengi citra profesi wartawan. Dipertemuan berikutnya kita perlu juga membahas tentang isu kebijakan pemerintah. Hasil akhirnya, akan menjadi masukan kepada publik dan semoga menjadi rujukan juga," ucap Hans.
Diskusi yang disponsori oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara ini berlangsung khidmat dan lancar, diikuti oleh seluruh perwakilan media televisi, cetak dan online di NTB dan tergabung didalam forum liputan. Diantaranya Forum Wartawan Pemprov NTB (ForwanPro), Forum Wartawan Parlemen (FWP), Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) dan Forum Jurnalis Perempuan (FJP).
Baca juga: LKBN ANTARA bersama PWI dan IJTI gelar uji kompetensi wartawan di NTB
