Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengapresiasi kegiatan sosialisasi pedoman penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai upaya mendorong
optimalisasi pencegahan korupsi di kota itu.
Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, di Mataram, Jumat, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas wawasan aparatur sipil negara (ASN) terkait tata kelola pemerintahan, regulasi, dan upaya pencegahan potensi perilaku koruptif di lingkup birokrasi.
"Kegiatan itu sebagai upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi," katanya.
Baca juga: Terapkan MCP optimalkan pencegahan korupsi di Mataram
Wali kota menilai sosialisasi pedoman penilaian MCP yang telah dilaksanakan selama tiga hari pada 15-17 April 2025, bukan sekadar sosialisasi teknis semata.
Akan tetapi juga menyentuh aspek yang lebih luas tentang bagaimana ASN memahami perannya dalam mengelola pemerintahan secara bersih, transparan, dan akuntabel.
Apalagi, lanjut wali kota, potensi pelanggaran atau celah yang secara tidak disadari bisa menjadi pintu masuk bagi tindakan menyimpang.
"Kondisi itu bisa terjadi bukan karena niat koruptif ASN, melainkan pemahaman terhadap aturan atau lemahnya sistem pengawasan administrasi," katanya.
Baca juga: Mataram jadi percontohan kota antikorupsi tingkat NTB
Oleh karena itu, kegiatan tersebut menjadi penting untuk memberikan ruang refleksi dan peningkatan kapasitas ASN karena kadang mereka tidak sadar tindakan administratif tertentu yang terlihat sepele, bisa berdampak besar pada akuntabilitas publik.
"Untuk itu, kegiatan tersebut sangat penting guna menghindari adanya kekeliruan yang tidak diniatkan memunculkan catatan kurang baik bagi Pemerintah Kota Mataram," katanya.
Sementara Kota Mataram saat ini terpilih sebagai pilot project atau percontohan kota antikorupsi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keberhasilan Kota Mataram terpilih sebagai percontohan kota antikorupsi tentu dengan berbagai penilaian terhadap upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan selama ini.
"Penghargaan sebagai percontohan kota antikorupsi sekaligus menjadi beban kami bekerja lebih maksimal mencegah praktik korupsi di birokrasi Kota Mataram," ujarnya.
