Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sangat mendukung pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, demikian Bupati Sumbawa Barat, HW Musyafirin.
Penerapan Zona Integritas adalah sebuah komitmen dan keharusan melayani publik dengan baik dan anti korupsi, katanya dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM lingkungan Kejari dan PN Sumbawa melalui siaran persnya, Kamis.
Selain pelayanan yang baik, sikap dan tutur juga sangat penting. Aparatur yang di 'front office' memberikan pelayanan ramah, tidak sangar. "Sehingga kesan baik dirasakan masyarakat," katanya.
Bupati berharap selama memimpin KSB, tidak akan ada pejabat atau aparatur yang terlibat masalah hukum.
Dalam kesempatan tersebut, bupati juga pamitan ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa. "Ini saya sekaligus terakhir ke sini, karena Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2019 sudah ditetapkan tentang pembentukan Kejaksaan Negeri Taliwang di Sumbawa Barat," katanya.
Kajari Setiawan mengatakan, Pembangunan Zona Integritas adalah program kekinian Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
"Dimana Instansi diwajibkan membangun Zona Integritas. Tujuannya adalah menuju WBK dan WBBM. Ini merupakan amanat negara yang harusnya diemban dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menghindari tindak pidana korupsi," katanya.
Pemkab dukung zona integritas di Kejari dan Pengadilan Negeri Sumbawa
Bupati Sumbawa Barat HW Musyafirin (Dok: Diskominfo Sumbawa Barat) (/)
