Pemkot Mataram memprioritaskan penataan kawasan kumuh

Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memprioritaskan program penataan kawasan kumuh perkotaan tahun 2021 untuk penataan lingkungan pascagempa bumi tahun 2018, terutama tiga lingkungan yang terdampak masif.

"Tiga lingkungan yang terdampak masif gempa bumi tahun 2018 adalah Lingkungan Pengempel Indah, Gontoran dan Tegal di Kecamatan Sandubaya," kata Kepala Disperkim Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Jumat.

Ia mengatakan pembangunan rumah tahan gempa (RTG) yang bersumber dari bantuan dari pemerintah di tiga lingkungan tersebut saat ini sudah rampung. Sementara, jalan, drainase dan sanitasinya rusak dan hingga kini belum ditata.

"Untuk itulah, kita prioritas untuk ditata agar bebas dari kategori kumuh. Bahkan, saat kami turun bersama konsultan program, mereka juga meminta agar lingkungan yang terdampak gempa masif diprioritaskan," katanya.

Lebih jauh Kemal mengatakanPemkot Mataram tahun ini menargetkan penuntasan 59,9 hektare kawasan kumuh yang tersebar di 20 kelurahan se-Kota Mataram, termasuk tiga lingkungan prioritas pascagempa bumi.

"Kawasan kumuh di Mataram tersisa 59,9 hektare dari 803 hektare tahun 2013. Sisa kawasan kumuh tersebut kami targetkan tuntaskan di tahun 2021," katanya.

Untuk menuntaskan kawasan kumuh di 20 kelurahan tersebut, lanjut Kemal, pihaknya telah mengusulkan bantuan dana sebesar Rp20 miliar ke Kementerian PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh (KotaKu). Dengan asumsi satu kelurahan mendapat bantuan Rp1 miliar.

"Tapi dengan melihat kondisi khusus tiga lingkungan terdampak gempa masif, kemungkinan anggaran yang dibutuhkan bisa menjadi Rp2 miliar hingga Rp3 miliar," katanya.

Menurutnya, dari usulan bantuan Rp20 miliar untuk 20 kelurahan tersebut baru terkonfirmasi akan mendapatkan bantuan dari APBN sebanyak 5 kelurahan dan 7 kelurahan dari bantuan Australia.

"Sisanya 8 kelurahan belum mendapat kepastian bantuan, tapi kemarin dari Bank Dunia mau memberikan pinjaman ke pemerintah pusat. Harapan kita, semoga itu bisa terealisasi agar target menuntaskan kawasan kumuh tahun 2021, bisa tercapai," katanya.