Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait realisasi rencana pembangunan Bendungan Mujur di daerah setempat untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
"Pembangunan Bendungan Mujur belum ada informasi dari pusat," kata Bupati Lombok Tengah, H Lalu Pathul Bahri di Praya, Senin.
Pembangunan Bendungan Mujur tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah kekeringan yang selalu dialami masyarakat setiap musim kemarau. Selain itu, Bendungan Mujur ini dapat mendukung kebutuhan air bersih pengembangan KEK Mandalika.
"Kita berharap supaya pemerintah pusat bisa merealisasikan pembangunan Bendungan Mujur itu," katanya.
Ia mengatakan, pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama pemerintah daerah saat ini masih terus berupaya menyelesaikan kendala yang ada di lapangan.
"Penolakan dari warga itu adalah tugas kita bersama untuk menyelesaikan dan mencari solusi terbaik, sehingga pembangunan Bendungan Mujur itu bisa dilaksanakan," katanya.
Sebelumnya, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendorong pemerintah pusat melaksanakan rencana pembangunan Bendungan Mujur di daerah setempat.
"Ini sebagai bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan bendungan Mujur itu bisa terlaksana," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI H Andi Iwan Darmawan Aras saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka rencana pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah.
Proses pembangunan bendungan ini harus melalui beberapa tahapan dan proses Larap telah dilakukan oleh pemerintah daerah serta Detail Engineering Design (DED) bendungan Mujur telah selesai.
"DED bedungan itu tinggal dilakukan reviu yang akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan," katanya.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan hari ini, ada beberapa persoalan di bawah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi NTB. Target pembangunan bendungan itu biasanya memakan waktu 3 Tahun hingga 5 Tahun. Sehingga pihaknya mulai membahas pembangunan bendungan tersebut dengan cepat, sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang.
"Semoga bisa dilaksanakan 2023," katanya.
Ia mengatakan, dari proses pembebasan lahan yang dibutuhkan tersebut, tinggal satu desa yang masih belum diselesaikan dan masih dalam tahap mediasi. Sehingga saat ini dibutuhkan komitmen pemerintah pusat untuk sumber dana yang akan dialokasikan untuk pembangunan bendungan Mujur tersebut, karena saat ini belum masuk dalam proyek strategis nasional.
"Kita akan dorong supaya pembangunan bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional," katanya.
