Mataram (ANTARA) - Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, realisasi pajak daerah di Kota Mataram sudah mencapai 80,44 persen atau sebesar Rp133,7 miliar lebih dari target Rp166,3 miliar.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram HM Syakirin Hukmi di Mataram, Senin, mengatakan, realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak itu merupakan capaian terakhir pada Jumat (14/10).
"Untuk pembayaran pajak yang masuk hari ini, masih dalam proses rekapitulasi," katanya kepada sejumlah wartawan.
Menurutnya, capaian target PAD itu bersumber dari sembilan jenis pajak daerah, yang meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, PBB, bea perolehan hak atas tanah (BPHT), reklame, dan pajak penerang jalan.
Jika melihat realisasi masing-masing dari sembilan jenis pajak tersebut, kata Syakirin, pihaknya optimistis target yang ditetapkan akan tercapai.
"Kalau tidak ada perubahan aturan dan kondisi ekonomi terus membaik seiring landainya pandemi COVID-19. Insya Allah, target PAD Rp166,3 miliar bisa tercapai," katanya.
Perubahan aturan yang dimaksudkan, katanya, adanya regulasi pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah seperti tidak boleh ada yang makan di restoran, pembatasan kunjungan wisatawan dan lainnya seperti awal pandemi COVID-19.
"Harapan kita kondisi ekonomi bisa terus membaik agar target PAD tahun ini (2022-red) bisa tercapai," katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya terus melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah dengan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak serta meningkatkan layanan.
"Untuk layanan pembayaran pajak, kita bisa bantu dengan layanan jemput bola serta layanan pembayaran melalui perbankan," katanya.
Berita Terkait
Cara menghitung opsen pajak kendaraan bermotor
Rabu, 18 Desember 2024 16:32
PPN 12 persen resmi berlaku mulai 1 Januari 2025
Selasa, 17 Desember 2024 13:10
PPN jasa luar negeri untuk persaingan usaha yang lebih adil
Senin, 16 Desember 2024 19:06
Kesadaran warga NTB membayar pajak kendaraan rendah
Minggu, 15 Desember 2024 23:40
Pajak kendaraan bermotor NTT turun jadi 1,2 persen
Rabu, 11 Desember 2024 4:27
Gekanas meminta pemerintah tangguhkan kenaikan PPN 12 persen
Jumat, 6 Desember 2024 5:28
Kejari Lombok Tengah agendakan pemeriksaan pejabat Bappenda terkait kasus PPJ
Senin, 2 Desember 2024 15:41
Ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024
Minggu, 1 Desember 2024 20:00